JAKARTA, BisnisMarket.com - Di tengah gejolak ekonomi global dan upaya pemerintah menjaga stabilitas harga, kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) nonsubsidi kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini, perhatian datang dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap berbagai dampak yang ditimbulkannya, terutama di tengah kondisi masyarakat yang masih berjuang untuk mengakses kebutuhan pokok. Kenaikan harga BBM nonsubsidi, yang notabene ditujukan untuk segmen pasar yang lebih mampu, ternyata berpotensi menciptakan efek domino yang signifikan bagi perekonomian secara keseluruhan.
Sorotan Tajam dari Senayan
Anggota DPR, dalam berbagai kesempatan, telah menyuarakan keprihatinannya mengenai dampak kenaikan BBM nonsubsidi. Mereka menyoroti bahwa meskipun BBM ini tidak disubsidi oleh negara, kenaikannya tetap saja membebani masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah yang sangat bergantung pada ketersediaan energi yang terjangkau. Kondisi ini memicu kritik dari anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam yang menilai kebijakan tersebut tidak sensitif terhadap situasi di lapangan. “Pemerintah seolah menutup mata terhadap kenyataan di lapangan bahwa tidak semua rakyat bisa mengakses BBM subsidi,” ujar Mufti dalam keterangannya, dikutip dari Kompas.com Minggu, (19/4/2026). Kekhawatiran ini beralasan, sebab kenaikan biaya operasional dapat mendorong para pelaku usaha untuk menaikkan harga jual produk mereka, yang tentu saja akan berujung pada lonjakan inflasi.
Akses Terbatas, Beban Berganda
Lebih lanjut, isu mengenai akses yang terbatas terhadap BBM nonsubsidi juga menjadi perhatian serius. Beberapa wilayah, terutama di daerah terpencil atau kepulauan, dilaporkan masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan pasokan BBM yang memadai, bahkan untuk jenis nonsubsidi sekalipun. Kondisi ini diperparah dengan kenaikan harga yang membuat masyarakat di daerah tersebut semakin sulit untuk menjangkau kebutuhan energi mereka. "Di daerah kami, akses BBM sudah sulit, sekarang harganya naik lagi. Ini membuat kami kesulitan untuk beraktivitas, baik untuk usaha maupun keperluan sehari-hari," keluh seorang warga dari salah satu daerah di luar Jawa. Situasi ini menggambarkan adanya ketidakadilan dalam distribusi dan akses energi yang perlu segera diatasi oleh pemerintah.
Potensi Inflasi dan Implikasi Ekonomi
Kenaikan harga BBM nonsubsidi secara tidak langsung dapat memicu kenaikan angka inflasi. Ketika biaya transportasi dan produksi meningkat, maka harga barang dan jasa pun cenderung akan ikut terkerek naik. Hal ini tentu akan memberatkan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang daya belinya semakin tergerus. Dilansir dari Kompas.com (19/4), para ekonom juga memperingatkan bahwa jika tidak dikelola dengan baik, kenaikan harga BBM nonsubsidi ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi daya saing industri dalam negeri. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang cermat dan strategis untuk memitigasi dampak negatif tersebut.
Menuju Kebijakan Energi yang Berkeadilan
Menghadapi situasi ini, pemerintah dituntut untuk merumuskan kebijakan energi yang tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan keadilan. Perlu adanya evaluasi mendalam terhadap dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi, serta upaya nyata untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan energi bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, dorongan untuk transisi ke energi yang lebih bersih dan terbarukan juga perlu terus digalakkan sebagai solusi jangka panjang. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat terhindar dari beban ekonomi yang berlebihan dan dapat merasakan manfaat dari kebijakan energi yang lebih baik. (*)
