JAKARTA, BisnisMarket.com - Publik kembali dibuat heboh setelah Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkap adanya dua aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian PU yang dipanggil pulang dari luar negeri karena diduga bermasalah.
Kasus ini langsung menjadi perhatian luas karena kedua ASN tersebut diketahui sedang menempuh pendidikan menggunakan beasiswa negara. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang penuh tantangan, kabar mengenai dugaan suap hingga aksi flexing pejabat justru memancing reaksi keras publik.
Salah satu ASN disebut tengah menjalani pendidikan di Jepang dan diduga terlibat kasus suap. Sementara ASN lainnya yang berkuliah di London diduga melakukan pelanggaran etik, termasuk sering memamerkan gaya hidup mewah atau flexing di media sosial hingga menghina program prioritas pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Jadi memang ada dua ASN kita yang kita panggil pulang. Satu terkait masalah suap. Ada satu lagi yang di London. Masalah etik tuh,” kata Dody dikutip dari Detik di Desa Candiyasan, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jumat (15/5).
Menurut Dody, ASN yang diduga terlibat kasus suap bahkan sudah dipanggil oleh aparat penegak hukum (APH) untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Namun, pihak Kementerian PU saat ini masih menunggu perkembangan hasil pemeriksaan tersebut.
“Yang satu dipanggil karena masalah suap. Kemudian dipanggil oleh APH. Kita menjembatani doang. Saya enggak tahu seperti apa hasilnya,” ujarnya.
Sementara itu, ASN yang sedang menempuh pendidikan di London masih dalam proses pemanggilan pulang ke Indonesia. Pemeriksaan internal dijadwalkan segera dilakukan setelah ASN tersebut tiba di Tanah Air.
“Itu dulu kita panggil pulang. Mungkin nanti kayaknya Minggu datang, nanti Senin selesai kita proses,” tutur Dody.
Pernyataan Menteri PU itu langsung menjadi sorotan masyarakat, terutama terkait penggunaan dana negara untuk pendidikan ASN di luar negeri. Banyak pihak menilai seorang ASN seharusnya menjaga sikap, etika, dan integritas karena seluruh fasilitas yang diterima berasal dari uang rakyat.
