BISNISMARKET.COM - Kabar positif datang dari sektor pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia, menyusul adanya pengajuan perluasan lahan oleh tiga KEK prioritas. Ekspansi ini menjadi respons terhadap tingginya komitmen investasi yang telah masuk ke kawasan tersebut.
Tiga KEK yang mengajukan penambahan luas wilayah operasional tersebut adalah KEK Kendal, KEK Gresik, dan KEK Galang Batang. Langkah ini diambil karena ketersediaan lahan eksisting di zona-zona tersebut mulai menunjukkan keterbatasan kapasitas.
Proyeksi mengenai dampak ekonomi dari ekspansi ini sangat signifikan, karena pemerintah mengharapkan terciptanya potensi investasi mencapai angka fantastis Rp894 triliun. Selain itu, pengembangan ini diprediksi akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Dampak sosial dari perluasan ini diperkirakan akan membuka setengah juta lapangan kerja baru bagi masyarakat di sekitar lokasi KEK. Hal ini menegaskan peran KEK sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.
Data mengenai usulan perluasan ini diperoleh langsung dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dokumen tersebut menguraikan kebutuhan spesifik dari masing-masing KEK terkait penambahan luasan lahan untuk mengakomodasi kebutuhan investor.
Secara spesifik, KEK Kendal yang berlokasi di Jawa Tengah mengajukan penambahan lahan seluas 1.000 hektare (Ha). Jika disetujui, total luas KEK Kendal akan berlipat ganda dari batas yang ditetapkan sebelumnya.
Saat ini, batas luas KEK Kendal ditetapkan sebesar 1.000 Ha berdasarkan regulasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2019. Dengan penambahan 1.000 Ha, luas totalnya diharapkan menjadi 2.000 Ha.
Dilansir dari Bisnis, adanya peningkatan permintaan investasi menjadi pendorong utama di balik inisiatif perluasan lahan ini. Ketersediaan infrastruktur yang memadai di KEK semakin menarik minat pelaku usaha skala besar.
"Keputusan ini didorong oleh tingginya komitmen investasi baru yang masuk, sementara ketersediaan lahan di kawasan tersebut mulai terbatas," berdasarkan informasi yang diterima oleh Bisnis dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
