BISNISMARKET.COM - Kementerian Ketenagakerjaan (Menaker) telah secara resmi memberikan tanggapan menyikapi isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang belakangan santer terdengar di kalangan publik. Isu ini muncul setelah adanya restrukturisasi besar yang melibatkan platform TikTok dan Tokopedia.
Respons pemerintah ini disampaikan menyusul kekhawatiran publik yang meluas mengenai nasib ribuan pekerja yang mungkin terdampak oleh perubahan struktural tersebut. Pemerintah berupaya memberikan kepastian dan transparansi terhadap situasi ketenagakerjaan pasca-integrasi.
Sebuah pertemuan krusial telah difasilitasi dan dilaksanakan pada hari Senin, 6 Juli 2026, untuk membahas detail situasi ini secara langsung. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menerima keterangan langsung dari pihak manajemen TikTok Group, yang merupakan perusahaan induk dari Tokopedia.
Pertemuan penting ini difasilitasi secara langsung oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menunjukkan tingkat perhatian serius dari lembaga legislatif terhadap isu ketenagakerjaan ini. Fasilitasi ini bertujuan menjembatani komunikasi antara pekerja dan manajemen perusahaan.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli turut memberikan keterangan mengenai langkah-langkah yang telah disiapkan pemerintah dalam menyikapi dinamika ini. Fokus utama adalah mitigasi dampak negatif terhadap para pekerja yang terdampak.
Pemerintah kini tengah menggodok skema internal mobility sebagai solusi utama untuk menampung para karyawan yang mungkin mengalami perubahan posisi atau penempatan tugas. Skema ini dirancang untuk memaksimalkan penempatan internal sebelum opsi PHK dipertimbangkan.
Dilansir dari TREN.BISNISMARKET.COM, fokus pemerintah adalah memastikan bahwa setiap langkah restrukturisasi mematuhi regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Hal ini termasuk kewajiban perusahaan untuk memberikan opsi alih tugas terlebih dahulu.
Menaker Yassierli secara spesifik menyoroti pentingnya mekanisme penempatan ulang bagi karyawan yang terkena dampak restrukturisasi tersebut. Hal ini menjadi inti dari tanggapan resmi kementerian terhadap kekhawatiran publik yang berkembang.
"Pemerintah telah mendapatkan keterangan langsung dari manajemen TikTok Group mengenai skema internal mobility yang akan diterapkan pasca-restrukturisasi ini," ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
