BISNISMARKET.COM - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh pemudik yang akan kembali ke wilayah Jabotabek pasca-Lebaran 2026. Imbauan utama adalah menghindari penumpukan kendaraan pada periode puncak arus balik yang diperkirakan terjadi dalam tiga gelombang signifikan.
Prediksi otoritas menunjukkan bahwa volume kendaraan pada arus balik akan melampaui kepadatan yang terjadi saat arus mudik Idulfitri tahun tersebut. Hal ini menuntut kesiapan dan antisipasi dari para pemudik agar perjalanan kembali ke kota asal berjalan lancar.
Secara spesifik, puncak arus balik Lebaran 2026 diprediksi akan jatuh pada tiga tanggal krusial, yaitu Selasa, 24 Maret 2026, serta tanggal 28 dan 29 Maret 2026. Masyarakat diminta memetakan jadwal kepulangan mereka dengan bijak.
Data perhitungan yang dihimpun oleh Jasa Marga Tollroad Command Center (JMTC) mengonfirmasi proyeksi volume kendaraan yang sangat tinggi. Puncak tertinggi diprediksi akan terjadi pada hari Selasa pekan ketiga Maret tersebut.
"Berdasarkan data perhitungan yang kami dapatkan di JMTC, puncak arus balik diprediksi akan jatuh pada hari Selasa, 24 Maret 2026, dengan perkiraan volume lebih dari 285 ribu kendaraan," ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.
Angka volume kendaraan tersebut diproyeksikan jauh melampaui kepadatan yang sempat terjadi saat keberangkatan. "Jumlah ini lebih besar dari puncak arus mudik pada 18 Maret 2026 sebesar 270.315 kendaraan," tambah Dudy Purwagandhi.
Menteri Perhubungan kemudian memberikan rekomendasi waktu alternatif bagi para pemudik untuk kembali ke Jabotabek. Opsi pertama adalah kembali lebih awal sebelum puncak pertama terjadi.
"Untuk itu, kami imbau masyarakat dapat kembali ke Jabotabek pada 23 Maret 2026 dengan memanfaatkan cuti bersama," kata Dudy Purwagandhi saat meninjau arus lalu lintas pada H+1 Lebaran 2026 di Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC) pada Minggu (22/03/2026).
Bagi yang tidak bisa kembali pada 23 Maret, opsi kedua adalah memanfaatkan kebijakan fleksibilitas kerja dari pemerintah. "Atau pada periode 25-27 Maret 2025 dengan memanfaatkan masa Work From Anywhere yang diimbau Pemerintah," jelas Dudy Purwagandhi.
