BISNISMARKET.COM - Kenaikan harga energi global yang dipicu oleh memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah dipastikan akan memberikan tekanan signifikan pada anggaran subsidi energi di Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara terbuka mengakui bahwa dinamika perminyakan internasional saat ini memaksa pemerintah untuk melakukan evaluasi ulang yang cermat. Kondisi ini menjadi tantangan baru dalam menjaga stabilitas fiskal negara di tengah ketidakpastian global.
Permasalahan utama bersumber dari harga minyak mentah dunia yang terus merangkak naik, melampaui asumsi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yakni sebesar US$ 70 per barel. Sebagai ilustrasi, data Refinitiv per Kamis (5/3/2026) menunjukkan harga minyak Brent menembus US$ 83,82 per barel (naik 3%), sementara WTI mencapai US$ 77,17 per barel (naik 3,4%).
"Yang enggak bisa itu adalah memang ada terjadi kenaikan dan itu berdampak pada subsidi. Jadi sekarang kita lagi menghitung secara baik, dengan hati-hati," terang Bahlil saat memberikan keterangan pers di Kantor Kementerian ESDM pada Kamis (5/3/2026). Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi penyesuaian perhitungan fiskal akibat guncangan eksternal yang tidak terduga ini.
Pemicu utama kenaikan harga ini adalah eskalasi konflik yang belum mereda antara Iran dengan Israel, yang turut melibatkan Amerika Serikat (AS). Konflik tersebut berpotensi menyebabkan penutupan jalur pelayaran vital untuk minyak dunia, yakni Selat Hormuz atau Teluk Persia, yang merupakan jalur distribusi sekitar 20,1 juta barel minyak per hari.
Indonesia sebagai negara importir migas turut merasakan dampak langsung dari potensi terganggunya Selat Hormuz tersebut. Tercatat, sekitar 19% dari total kebutuhan impor minyak nasional sangat bergantung pada jalur pelayaran yang melalui selat strategis tersebut. Implikasi ekonomi dari gangguan pasokan ini harus diantisipasi secara serius oleh pemerintah.
Kendati demikian, Bahlil memastikan bahwa ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun Liquefied Petroleum Gas (LPG) bagi masyarakat Indonesia masih terjamin aman untuk saat ini. Pemerintah sedang gencar merancang dan menyiapkan berbagai skenario alternatif guna memastikan distribusi energi tetap berjalan lancar tanpa hambatan berarti.
Sebelumnya, Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, pada Rabu (4/3/2026) membenarkan bahwa kargo minyak mentah dari Timur Tengah menyumbang sekitar 19% dari nilai impor secara keseluruhan. Baron menambahkan, Pertamina telah mengaktifkan sistem distribusi reguler alternatif maupun darurat untuk menjamin ketahanan energi nasional terpenuhi.
