BISNISMARKET.COM - Nama Ade Kuswara Kunang mendadak menjadi sorotan publik nasional setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bekasi tersebut pada Kamis, 19 Desember.
Politikus muda dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu ditangkap bersama ayahnya, HM Kunang, serta sembilan staf lainnya dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Penangkapan ini mengejutkan publik, mengingat masa jabatan Ade Kuswara sebagai bupati bahkan belum genap satu tahun. Ia baru saja dilantik sebagai Bupati Bekasi pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto, berpasangan dengan Wakil Bupati Asep Surya Atmaca.
Ade, tercatat sebagai Bupati Bekasi termuda sepanjang sejarah. Saat pelantikan, usianya 31 tahun 6 bulan, menjadikannya bupati definitif termuda yang pernah memimpin Kabupaten Bekasi.
Kemenangannya dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 kala itu dinilai sebagai bukti kuat meningkatnya kepercayaan publik terhadap figur muda dalam politik lokal.
Perjalanan Karier Politik
Sebelum menduduki kursi Bupati Bekasi, Ade Kuswara telah lebih dulu aktif di dunia legislatif. Ia menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi selama dua periode, yakni 2019–2024 dan kembali terpilih untuk periode 2024–2029. Namun, pada periode kedua, ia memilih maju dalam kontestasi Pilkada dan berhasil memenangkan pemilihan kepala daerah.
Pengalaman di DPRD menjadi modal politik penting dalam membangun jejaring serta memahami dinamika pemerintahan daerah, khususnya dalam bidang legislasi dan pengawasan kebijakan publik.
Latar Belakang Pendidikan dan Organisasi
Adek Kuswara Kunang lahir di Bekasi, Jawa Barat, pada 15 Agustus 1993. Ia menempuh pendidikan tinggi dan meraih gelar Sarjana Hukum dari President University. Latar belakang pendidikan hukum ini kerap disebut-sebut sebagai bekal intelektual dalam memahami regulasi dan tata kelola pemerintahan.
Selain berkiprah di politik, ia juga dikenal aktif dalam berbagai organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Muslimin Indonesia, sebuah organisasi kemasyarakatan yang memiliki kedekatan historis dengan PDIP. Ia juga tercatat sebagai Dewan Pengawas Garda Pasundan, organisasi yang bergerak di bidang sosial dan kebudayaan Sunda.
