BISNISMARKET.COM - Ketegangan geopolitik di Timur Tengah semakin memicu volatilitas harga minyak mentah dunia, sementara Moskow mengambil sikap keras terkait kebijakan energi. Pemerintah Rusia secara eksplisit menyatakan penolakannya untuk memasok minyak kepada negara-negara tertentu yang dinilai mendukung kebijakan antipasar.
Sikap tegas ini muncul seiring dengan meningkatnya permintaan global akibat konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah. Rusia menegaskan bahwa negara yang mendukung skema pembatasan harga tidak akan mendapatkan suplai minyak dari mereka.
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Andrey Rudenko, menyoroti kondisi pasar energi yang sedang tidak stabil akibat pengetatan pasokan dan kenaikan harga yang terus terjadi. Situasi ini diperburuk oleh dinamika politik internasional yang memanas.
Moskow mempertahankan posisi kuatnya terhadap negara-negara yang dianggap mendukung Ukraina, termasuk negara-negara G7 dan Australia. Negara-negara tersebut sebelumnya telah menghentikan impor minyak dan gas Rusia sejak invasi pada tahun 2022.
"Pasar energi sedang fluktuatif akibat pengetatan pasokan dan kenaikan harga. Rusia tidak akan menjual minyak kepada negara-negara provokatif," kata Andrey Rudenko kepada Izvestia dilansir dari kutipan yang beredar pada Sabtu (4/4/2026).
Sebelumnya, negara-negara Barat memang telah memberlakukan pembatasan pembelian minyak mentah Rusia, memaksa Moskow menjual dengan harga yang lebih rendah melalui skema batas harga yang ditetapkan sekitar US$44 per barel.
Namun, situasi kini berbalik, di mana minyak mentah jenis Urals dari Rusia justru dijual dengan harga premium kepada pembeli seperti India. Pada 19 Maret 2026, harga minyak Urals mencapai US$121,5 per barel, melonjak signifikan dari hanya US$12 pada awal Maret.
Rudenko juga mengutarakan kemungkinan dilakukannya pembicaraan dengan negara yang dianggap tidak bersahabat, seperti Jepang, terkait pembelian minyak. Menurutnya, posisi Tokyo masih terikat pada aturan pembatasan harga yang diterapkan Barat.
"Tokyo terikat oleh pembatasan harga, yang merupakan tindakan antipasar dan mengganggu rantai pasokan," ujarnya, menggarisbawahi dampak kebijakan tersebut terhadap stabilitas global.
