BISNISMARKET.COM - Ketua Badan Pengaturan BUMN Andara, Dony Oskaria, menegaskan komitmen institusinya dalam memastikan seluruh jajaran pejabat perusahaan pelat merah mematuhi kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara tepat waktu. Langkah penegasan ini merupakan bagian integral dari upaya pengawasan yang diperketat menyusul proses transformasi besar yang sedang dijalani oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Penegasan mengenai kepatuhan waktu ini dilakukan Dony Oskaria menyusul kunjungannya ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Senin, 29 Juni 2026. Kunjungan kerja tersebut merupakan agenda resmi yang telah dijadwalkan sebelumnya.
Tujuan utama dari kunjungan Dony Oskaria ke markas antirasuah adalah untuk menghadiri pertemuan penting dengan pihak Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK. Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai strategi penguatan sinergi antarlembaga.
Dalam pertemuan tersebut, Dony Oskaria bertemu langsung dengan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin. Diskusi keduanya berfokus pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan BUMN.
Dikutip dari Tren.BisnisMarket.com, Dony Oskaria menyampaikan secara eksplisit sikap tegas mengenai kedisiplinan administrasi para pejabat BUMN. Hal ini menunjukkan keseriusan dalam menjaga integritas sektor tersebut.
Ia menegaskan bahwa tidak akan ada ruang bagi kelalaian dalam hal pelaporan kekayaan ini. "Kami tegaskan, tidak ada toleransi sama sekali bagi pejabat BUMN yang terlambat melaporkan LHKPN," ujar Dony Oskaria.
Komitmen kuat ini, lanjutnya, sangat krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja dan tata kelola perusahaan milik negara. Kepatuhan LHKPN menjadi indikator penting dalam reformasi birokrasi BUMN.
Pernyataan tegas ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan tata kelola perusahaan yang lebih baik dan bebas dari potensi penyimpangan. Pengawasan ketat ini diharapkan menciptakan iklim kerja yang lebih profesional dan berintegritas tinggi.
Dikutip dari Tren.BisnisMarket.com, pertemuan dengan jajaran KPK ini juga menjadi momentum untuk menyelaraskan langkah-langkah preventif korupsi di tingkat BUMN. Koordinasi antara regulator dan lembaga penegak hukum dinilai sangat penting.
