JAKARTA, BisnisMarket.com - Ketika harga minyak dunia melonjak secara drastis, seluruh perhatian tertuju pada dampaknya yang meluas, tak terkecuali anggaran negara yang harus dipertahankan seimbang. Pemerintah Indonesia tengah menghadapi tantangan besar: kemungkinan memangkas anggaran program makan bergizi gratis (MBG) yang selama ini menjadi andalan untuk mendukung kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, ibu hamil, dan lansia.
Dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu, lonjakan harga minyak mentah dunia menjadi momok yang menakutkan. Menurut Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan, pemerintah telah melakukan simulasi risiko kenaikan harga minyak yang mencapai 92 dollar AS per barrel akibat konflik geopolitik yang memanas. Hasilnya, defisit APBN bisa melebar hingga 3,6 persen dari PDB jika harga minyak terus melambung.
Dari hasil simulasi tersebut, pemerintah pun mulai mempertimbangkan langkah-langkah strategis untuk menekan pengeluaran, termasuk kemungkinan penghematan anggaran di berbagai program, termasuk program makan bergizi gratis yang dialokasikan sebesar Rp 335 triliun. “Kalau itu kita akan melakukan langkah-langkah supaya itu tidak terjadi. Bisa penghematan di mana? Misalnya penghematan di MBG,” ujar Purbaya.
Namun, yang menarik perhatian adalah penegasan dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang menyatakan bahwa hingga saat ini, belum ada instruksi resmi terkait pemotongan anggaran tersebut. Dilansir dari Kompas.com (8/3) Ia menegaskan, “Sampai saat ini belum ada instruksi apa pun terkait dengan ini,” dan operasional badan yang dipimpinnya masih berjalan sesuai rencana. Ia menambahkan, pihaknya akan patuh terhadap kebijakan pemerintah demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, di Sentul International Convention Center (SICC) Kabupaten Bogor pada Senin (2/2/2026). (Foto KOMPAS.com/Baharudin Al Farisi)
Meski demikian, ancaman pengurangan anggaran ini memunculkan pertanyaan besar: sejauh mana dampaknya terhadap program prioritas nasional yang selama ini menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat? Pemerintah sendiri menyatakan bahwa efisiensi akan diarahkan pada belanja yang tidak langsung berkaitan dengan penyediaan makanan, seperti pembelian kendaraan atau perangkat teknologi yang tidak mendukung langsung keberlangsungan program.
Dalam konteks ini, langkah penghematan memang penting untuk menjaga kestabilan fiskal, tetapi di sisi lain, keberlangsungan program seperti MBG harus tetap dipertahankan demi masa depan bangsa. Sebab, kesehatan masyarakat adalah fondasi utama pembangunan nasional.
Dikutip dari pernyataan Purbaya, “Yang jelas MBG programnya bagus, tapi kita ingin cegah kalau ada belanja yang tidak terlalu mendukung langsung makanan itu.” Ini menjadi sinyal bahwa pemerintah berusaha keras menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keberlanjutan program sosial yang vital.
Situasi ini menuntut kita semua untuk lebih cermat dan memahami bahwa pengelolaan anggaran bukan sekadar angka, melainkan investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Ketika harga minyak dunia terus menanjak, langkah strategis dan kebijakan yang bijaksana menjadi kunci utama agar rakyat tetap mendapatkan haknya atas makanan bergizi tanpa mengorbankan kestabilan ekonomi nasional.
Apakah langkah penghematan ini akan berdampak besar pada keberlangsungan program sosial? Mari kita tunggu perkembangan selanjutnya, karena masa depan kesehatan rakyat Indonesia tergantung pada kebijakan yang diambil hari ini. (*)
