BISNISMARKET.COM - Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) telah mengeluarkan pernyataan tegas mengenai status hukum lahan di Komplek GBK, khususnya area yang selama ini ditempati oleh PT Indobuildco. Keputusan ini muncul menjelang batas waktu yang telah ditentukan untuk pengosongan kawasan tersebut.
Tindakan tegas ini difokuskan pada area Blok 15, yang merupakan lokasi dari bekas Hotel Sultan, yang kini menjadi subjek sengketa hukum berkepanjangan. PPKGBK telah melayangkan ultimatum terakhir kepada pihak PT Indobuildco, perusahaan yang terafiliasi dengan Pontjo Sutowo, untuk segera mengosongkan area tersebut.
Kepastian mengenai jadwal eksekusi pengosongan ini telah ditegaskan oleh pihak kuasa hukum yang mewakili Menteri Sekretaris Negara sekaligus PPKGBK. Jadwal pelaksanaan eksekusi tersebut ditetapkan akan berjalan pada hari esok, sesuai dengan penetapan resmi dari lembaga berwenang.
Kepastian jadwal ini menunjukkan bahwa proses hukum yang telah melalui tahapan persidangan kini memasuki fase implementasi. Tidak ada indikasi penundaan lebih lanjut terkait rencana pengosongan yang telah ditetapkan secara yudisial.
"Pelaksanaan eksekusi yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat tidak akan mengalami penundaan atau perubahan sama sekali," ujar Kharis Sucipto, kuasa hukum Menteri Sekretaris Negara sekaligus PPKGBK.
Pernyataan tersebut menekankan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki kekuatan hukum mengikat yang harus dipatuhi oleh semua pihak terkait. Ini menjadi penutup dari rangkaian proses hukum yang telah berjalan cukup lama mengenai kepemilikan dan penggunaan lahan tersebut.
PPKGBK, sebagai representasi negara dalam pengelolaan aset GBK, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil didasarkan pada koridor hukum yang berlaku. Ultimatum ini merupakan respons final terhadap ketidakpatuhan perusahaan terkait kewajiban mengosongkan aset negara.
Dilansir dari TREN.BISNISMARKET.COM, penegasan ini diharapkan dapat memastikan bahwa aset vital negara di kawasan Gelora Bung Karno dapat dikelola sesuai dengan peruntukan awalnya tanpa hambatan hukum yang berkelanjutan.
