BISNISMARKET.COM - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli kembali menegaskan komitmen serius pemerintah dalam memperluas akses terhadap pelatihan kerja bagi seluruh penyandang disabilitas di Indonesia. Langkah ini merupakan bagian integral dari upaya strategis pemerintah untuk mendorong inklusivitas di sektor ketenagakerjaan nasional.
Program pelatihan khusus bagi difabel ini dipandang sebagai kunci utama untuk meningkatkan kompetensi kelompok rentan di pasar kerja yang semakin kompetitif saat ini. Fokus ini sejalan dengan agenda besar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk memperkuat pelatihan vokasi secara menyeluruh.
Penegasan ini disampaikan langsung oleh Menaker dalam sesi rapat kerja yang diadakan bersama Komisi IX DPR RI beberapa waktu lalu. Pelatihan bagi tenaga kerja difabel terus menjadi agenda yang diperluas seiring dengan tingginya permintaan akan peningkatan keterampilan di berbagai sektor.
Menaker Yassierli memaparkan capaian dan target ambisius yang telah ditetapkan untuk program pelatihan ini. Ia menyebutkan bahwa pada tahun sebelumnya, hampir 300 peserta dari kalangan difabel telah berhasil mengikuti pembinaan keterampilan.
"Kami ingin sampaikan, fasilitasi pembinaan tenaga kerja penyandang disabilitas juga menjadi program strategis kami, tahun lalu kami sudah melatih sekitar hampir 300 orang, dan tahun ini 2 bulan pertama sudah hampir 100 orang, dan kita berharap ini nanti angka 1.100 dalam 1 tahun itu kita bisa penuhi," kata Yassierli dalam Raker di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa program pelatihan difabel ini merupakan bagian dari agenda besar Kemnaker dalam memprioritaskan pelatihan vokasi sebagai inti peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nasional. Fokus vokasi ini diharapkan dapat memberikan dampak langsung pada kesiapan kerja lulusan baru.
"Kami ingin laporkan, kita sudah launching program pelatihan vokasi nasional, jadi ketika kita sudah memiliki magang 100 ribu orang tahun lalu, kami melihat pelatihan vokasi kami juga ingin fokuskan terlebih dahulu di awal-awal tahun ini untuk segmen lulusan SMA dan SMK," ujarnya.
Selain fokus pada pelatihan vokasi, pemerintah melalui Kemnaker juga menjalankan berbagai inisiatif pendukung lainnya yang mencakup sertifikasi kompetensi kerja. Program ini juga meliputi pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas serta program pemagangan baik di dalam maupun luar negeri.
Di sisi lain, Menaker juga menyoroti pentingnya penguatan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program ini dirancang khusus untuk memberikan dukungan maksimal kepada para pekerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) agar dapat segera kembali terserap pasar kerja.
