Istana Jawab Tuntutan Demo Mahasiswa, Bagaimana Nasib MBG dan Koperasi Desa Merah Putih?

JAKARTA, BISNISMARKET.COM - Aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada 12 Juni 2026, mendapat respons dari pemerintah. 

Berbagai tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut, mulai dari penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG), evaluasi kebijakan ekonomi, hingga kritik terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dijawab langsung oleh pihak Istana.

Pemerintah menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang dihormati. 

Namun demikian, pemerintah juga menyampaikan bahwa sejumlah kebijakan yang dipersoalkan demonstran saat ini tetap akan dilanjutkan karena dinilai penting untuk mendukung agenda pembangunan nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, pada Sabtu, 13 Juni 2026. Menurutnya, pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk menjawab kekhawatiran yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat.

Pemerintah Klaim Sudah Lakukan Efisiensi APBN

Menanggapi tuntutan terkait penghentian pemborosan APBN, pemerintah membantah anggapan bahwa belanja negara dilakukan tanpa pengendalian. Qodari menyebut efisiensi anggaran justru telah menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa jabatan.

Menurut pemerintah, berbagai pos pengeluaran yang dianggap tidak mendesak telah dipangkas untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara. Langkah efisiensi tersebut diklaim berhasil menghasilkan penghematan hingga sekitar Rp300 triliun yang kemudian dapat dialokasikan untuk program-program prioritas pemerintah.

Pemerintah menilai kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan anggaran negara digunakan secara lebih efektif dan tepat sasaran.