JAKARTA, BisnisMarket.com -
Kenaikan harga Pertamax yang terjadi sejak 10 Juni 2026 memicu pergeseran besar
dalam perilaku konsumen bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Langkah ini
bukan sekadar mengubah kebiasaan mengisi bahan bakar, tetapi juga berpotensi
mengguncang peta ekonomi dan tata kelola subsidi energi yang selama ini
dijalankan pemerintah. Sejumlah pengamat bahkan menyoroti risiko kebocoran
subsidi yang makin terbuka lebar jika aturan pembelian tidak ditegakkan dengan
ketat di lapangan.
Prediksi Pergeseran Konsumen
Dilansir dari Bloomberg Technoz (15/6), pakar energi
dari Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, memproyeksikan sekitar 16 persen
hingga 23 persen konsumen Pertamax — bensin nonsubsidi dengan oktan 92 — akan
beralih menggunakan Pertalite yang mendapatkan dukungan subsidi negara. Angka
ini didasarkan pada pola yang tercatat saat kenaikan harga pada tahun 2022
lalu, di mana pergeseran konsumen terjadi cukup signifikan seiring perubahan
struktur harga.
“Berdasarkan pengalaman, saat kenaikan pada 2022, ada
potensi migrasi 16 persen—23 persen dari pembeli Pertamax ke Pertalite jika
MyPertamina ditegakkan ketat,” ungkap Yayan.
Pengawasan Jadi Penentu Utama
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa persentase tersebut
baru berlaku jika sistem pengawasan berbasis data digital melalui aplikasi
MyPertamina dijalankan secara konsisten dan ketat. Namun, realitas di lapangan
bisa sangat berbeda. Jika pengawasan lemah atau penegakan aturan kendur, angka
perpindahan konsumen bisa melonjak jauh di atas perkiraan awal.
“Kira-kira satu dari lima pembeli Pertamax bahkan bisa
satu dari empat jika aturan pembelian tidak ditegakkan maka akan pindah ke
Pertalite bersubsidi,” tambahnya. Dalam skenario terburuk, tingkat migrasi bisa
menyentuh angka 20 persen hingga 26 persen, sebuah angka yang cukup besar dan
membawa konsekuensi ekonomi yang tidak bisa diabaikan.
Beban Anggaran Negara Meningkat
Dari sudut pandang ekonomi, fenomena ini memiliki dua
sisi mata uang. Di satu sisi, perpindahan konsumen dari produk nonsubsidi ke
produk bersubsidi berarti beban keuangan negara akan makin berat. Berdasarkan
data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), setiap tahun pemerintah
mengalokasikan puluhan triliun rupiah untuk subsidi BBM agar harga tetap
terjangkau masyarakat. Semakin banyak kendaraan yang menggunakan Pertalite yang
sebenarnya ditujukan bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah atau
kendaraan umum, maka semakin besar dana subsidi yang harus dikeluarkan dari kas
negara.
