BISNISMARKET.COM - Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali memuncak dengan adanya manuver blokade yang diinisiasi oleh Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Langkah sepihak ini menimbulkan reaksi berbeda dari sekutu utama AS di Eropa.
Dua kekuatan besar Eropa, Inggris dan Prancis, kini kompak menyatakan sikap mereka yang menolak untuk terlibat dalam kebijakan embargo maritim tersebut. Keputusan ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan signifikan mengenai penanganan krisis di perairan strategis tersebut.
Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, secara eksplisit menyampaikan penolakan negaranya terhadap rencana pemblokiran pelabuhan yang dilakukan oleh Washington. Sikap ini diambil untuk menjaga stabilitas kepentingan nasional Inggris di kawasan tersebut.
Pernyataan tegas tersebut menggarisbawahi upaya London agar tidak terjerumus dalam eskalasi ketegangan regional yang dapat mengancam jalur perdagangan global. Inggris mencari jalur diplomasi yang lebih moderat.
"Negaranya tidak mendukung langkah Amerika Serikat dalam memblokade pelabuhan Iran," tegas Keir Starmer mengenai posisi Inggris dalam isu krusial ini. Ini adalah penegasan prinsip non-intervensi dalam isu sensitif tersebut.
Lebih lanjut, Perdana Menteri Inggris tersebut juga menekankan bahwa London sama sekali tidak memiliki keinginan untuk terseret dalam potensi konflik yang kini tengah memanas di Timur Tengah. Hal ini menjadi prioritas utama pemerintahannya.
"Tidak ingin 'terseret' dalam konflik yang tengah berlangsung di Timur Tengah," kata Keir Starmer, menekankan pentingnya menjaga jarak dari spiral konfrontasi militer di kawasan tersebut. Prancis dilaporkan memiliki pandangan yang serupa.
Informasi mengenai sikap kedua negara Eropa ini disampaikan secara rinci dalam program Profit di CNBC Indonesia. Penayangan program tersebut dijadwalkan pada hari Selasa, 14 April 2026.
Pemirsa dapat menyimak analisis mendalam mengenai implikasi keputusan Inggris dan Prancis ini terhadap dinamika politik global dan keamanan maritim internasional. Situasi ini menyoroti tantangan dalam menjaga kohesi aliansi di tengah perbedaan strategi regional.
