BISNISMARKET.COM - Wacana penerbitan Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan (RKMK) mengenai pelarangan penggunaan bahan tambahan dalam produk tembakau kini tengah menjadi sorotan utama dari berbagai pemangku kepentingan industri. Kebijakan yang tengah digodok ini dinilai memiliki potensi dampak signifikan yang dapat mengganggu stabilitas sektor ekonomi terkait.
Ancaman nyata yang mengintai sektor ini adalah kemungkinan terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) secara masif jika regulasi tersebut diberlakukan tanpa peninjauan ulang menyeluruh. Selain itu, kebijakan yang dianggap terlalu ketat ini dikhawatirkan akan membuka ruang bagi pertumbuhan pasar gelap.
Kekhawatiran mendalam datang dari serikat pekerja yang mewakili suara para buruh di sektor ini. Mereka melihat regulasi ini sebagai ancaman langsung terhadap mata pencaharian ribuan pekerja yang bergantung pada industri tembakau legal.
Henry Wardana, selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman–Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI), secara terbuka menyampaikan keprihatinannya mengenai implikasi sosial dari kebijakan yang akan datang.
"Pengetatan produk legal justru dapat memberikan celah bagi pasar gelap untuk berkembang pesat," ujar Henry Wardana, menyuarakan analisis bahwa pembatasan berlebihan pada produk resmi justru akan menguntungkan peredaran rokok ilegal.
Pelaku industri berpendapat bahwa jika produk legal menjadi sulit diproduksi atau dipasarkan akibat larangan bahan tambahan, maka konsumen akan beralih mencari alternatif yang tidak terjamin kualitas dan keamanannya. Hal ini bertentangan dengan tujuan awal perlindungan kesehatan masyarakat.
Oleh karena itu, desakan kuat kini diarahkan kepada pemerintah untuk melakukan peninjauan ulang (review) terhadap draf RKMK tersebut. Tujuannya adalah mencari titik temu antara upaya kesehatan publik dan menjaga keberlangsungan usaha serta ketenagakerjaan.
Para pelaku usaha berharap pemerintah dapat mempertimbangkan skenario terburuk, termasuk potensi kerugian ekonomi yang lebih luas dan peningkatan aktivitas ilegal di pasar jika kebijakan ini diterapkan secara gegabah. Dikutip dari TREN.BISNISMARKET.COM.
