BISNISMARKET.COM - Kekhawatiran mendalam menyelimuti persiapan ibadah haji tahun 2026 seiring memanasnya situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Eskalasi ketegangan, khususnya setelah adanya serangan antara Amerika Serikat-Israel dan Iran, menjadi sorotan serius bagi parlemen Indonesia.
Puan Maharani, selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), secara tegas menyuarakan perlunya langkah antisipatif dari pihak terkait. Fokus utama adalah memastikan bahwa pelaksanaan rukun Islam kelima tersebut tetap berjalan lancar tanpa kendala signifikan.
Pernyataan ini disampaikan Puan Maharani langsung dari Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2026. Momen ini menyoroti kesiapan Indonesia menghadapi dampak konflik internasional terhadap urusan domestik keagamaan.
Puan Maharani secara spesifik mendesak Kementerian Haji dan Umrah untuk segera merumuskan strategi mitigasi yang komprehensif. Mitigasi ini penting sebagai upaya preventif terhadap potensi gangguan keamanan atau logistik perjalanan haji.
"Ya yang pertama terkait dengan haji, tentu saja dengan situasi geopolitik global seperti ini, apa pun masalah atau hal terkait dengan ibadah itu harus tetap bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," kata Puan Maharani saat memberikan keterangan pers.
Kutipan tersebut menegaskan bahwa meskipun situasi global sedang tidak menentu, prioritas utama adalah menjamin keamanan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji bagi seluruh jemaah Indonesia. Kualitas pelaksanaan ibadah tidak boleh terkompromi.
DPR RI menantikan langkah konkret dan detail mengenai rencana darurat yang akan disusun oleh pemerintah. Hal ini termasuk pemetaan risiko perjalanan udara dan darat menuju Tanah Suci mengingat potensi ketidakstabilan di wilayah udara regional.
Permintaan ini menunjukkan peran DPR dalam mengawasi dan memastikan hak-hak warga negara, terutama dalam menjalankan kewajiban agama, terlindungi dari gejolak politik regional yang tidak terduga. Langkah proaktif dianggap lebih baik daripada menunggu krisis terjadi.
Kementerian terkait diminta untuk berkoordinasi erat dengan badan intelijen dan kementerian luar negeri guna memantau perkembangan situasi secara real-time. Koordinasi lintas sektor adalah kunci keberhasilan mitigasi ini.
