JAKARTA, BisnisMarket.com - Bayangkan Anda seorang pejabat publik, namun hidup Anda terancam setiap saat oleh atasan yang seharusnya melindungi. Inilah yang dialami para perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, yang diduga menjadi korban pemerasan oleh Bupati Gatut Sunu Wibowo. Modus yang digunakan sungguh mengerikan dan membuat para pejabat ini tak berdaya menolak.
Teror Modus "Surat Kosong” yang Menjerat
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan sebuah praktik yang baru pertama kali ditemukan oleh lembaga antirasuah. Bupati Gatut Sunu Wibowo diduga menggunakan surat pengunduran diri yang telah ditandatangani oleh para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tanpa tanggal. Surat ini menjadi senjata ampuh untuk mengontrol dan memeras para bawahannya.
"Memang ini terus terang saja baru gitu ya bagi kami juga baru menemukan ini," ujar Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta dilansir dari Kompas.com (13/4/2026). "Pertama dia akan berusaha menyelamatkan dengan surat tanggung jawab mutlak, yang kedua untuk mengontrol orang-orang ini supaya mengikuti apa yang dia lakukan, apa yang dia inginkan. Nah dia dikontrol dengan surat pengunduran diri sebagai kepala OPD."
Para pejabat yang dilantik sejak Desember 2025 lalu ini hidup dalam ketakutan. Tanggal yang sengaja dikosongkan pada surat pengunduran diri tersebut dapat diisi kapan saja oleh Bupati Gatut, menjadi ancaman pemberhentian seketika bagi siapa saja yang tidak menuruti permintaannya. "Kapan kamu misalkan gitu kan, ya sudah ditanggali lah di tanggal itu, berlakulah surat itu surat pernyataan tersebut gitu kan seperti ini, ini sangat mengerikan,” imbuh Asep.
Ancaman Pemberhentian dan Jerat Utang
Para Kepala OPD di Pemkab Tulungagung merasa terkunci. Pilihan mereka hanya dua: menuruti kemauan Bupati atau langsung diberhentikan. "Mau menolak berarti di hari itu juga dia bisa diberhentikan atau mundur ya," jelas Asep. Jika surat itu diumumkan, seolah-olah pejabat tersebut mengundurkan diri atas kemauan sendiri. "Ini enggak tanggung-tanggung nih," tegasnya.
Akibatnya, para pejabat anak buah Gatut yang ketakutan terpaksa mencari segala cara untuk memenuhi permintaan uang tersebut, bahkan hingga berhutang. "Kami menemukan fakta bahwa untuk memenuhi permintaan Bupati, sebagian OPD bahkan sampai meminjam dana hingga menggunakan uang pribadi," ungkap Asep.
Modus Operandi yang Makin Meresahkan
