WASHINGTON, BisnisMarket.com – Hubungan antara dua sekutu dekat, Amerika Serikat dan Israel, dilaporkan mengalami ketegangan hebat setelah militer Israel melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap puluhan depot bahan bakar minyak (BBM) di Iran pada Sabtu, 7 Maret 2026.
Washington secara terbuka menyatakan kekecewaannya, menyebut skala serangan tersebut melampaui kesepakatan awal dan dilakukan "di luar rencana."
Serangan yang terjadi di wilayah Teheran dan Provinsi Alborz tersebut menargetkan sedikitnya 30 fasilitas penyimpanan energi. Ledakan dahsyat memicu kebakaran hebat yang menyelimuti langit ibu kota Iran dengan asap hitam pekat.
Fenomena mengerikan bahkan dilaporkan oleh koresponden internasional di Teheran, di mana warga menyaksikan "hujan hitam" akibat air hujan yang bercampur dengan partikel minyak dari depot yang terbakar. Dampak dari serangan ini memaksa pemerintah Iran memangkas kuota BBM bagi warga sipil dan menghentikan sementara distribusi energi di beberapa titik utama.
Meski AS terlibat dalam operasi militer gabungan melawan Iran sejak akhir Februari 2026, serangan spesifik terhadap infrastruktur BBM ini memicu respons keras dari pemerintahan Donald Trump. Beberapa poin utama keberatan Gedung Putih meliputi:
Skala di Luar Kesepakatan: AS mengklaim Israel hanya memberikan notifikasi mengenai operasi terbatas, namun kenyataannya menghantam 30 target sekaligus, jauh melebihi ekspektasi intelijen AS.
Risiko Harga Minyak Dunia: Pejabat senior AS menyebut Presiden Trump "sangat tidak menyukai" serangan ke fasilitas minyak. AS lebih memilih mengamankan cadangan minyak daripada menghancurkannya, demi menghindari lonjakan harga bensin global yang bisa menyentuh angka $200 per barel.
Bumerang Strategis: Washington khawatir kehancuran infrastruktur sipil seperti depot BBM justru akan mempersatukan opini publik Iran untuk mendukung rezim, alih-alih melemahkan kekuasaan mereka.
"Kami tidak menganggap ini (menghancurkan depot BBM) sebagai ide yang bagus. Kami ingin menyelamatkan minyak, bukan membakarnya," ujar seorang pejabat senior AS sebagaimana dikutip dari laporan Axios.
