BISNISMARKET.COM - Pemerintah Australia mengumumkan kebijakan darurat pada Senin, (30/3/2026), sebagai respons langsung terhadap kenaikan harga energi global yang memicu lonjakan biaya hidup di dalam negeri. Langkah ini mencakup pemotongan pajak bahan bakar serta penghapusan sementara biaya jalan bagi pengguna kendaraan berat selama periode tiga bulan.
Dalam konferensi pers yang digelar di Canberra, Perdana Menteri Anthony Albanese menggarisbawahi keputusan untuk memangkas separuh cukai bahan bakar untuk bensin dan solar. Kebijakan ini diperkirakan akan memberikan keringanan signifikan dengan menurunkan harga BBM sekitar 26,3 sen dolar Australia per liter.
Kenaikan harga energi global ini dikaitkan dengan gangguan pasokan minyak setelah konflik yang melibatkan AS-Israel melawan Iran. Gangguan pada Selat Hormuz, jalur vital yang biasanya mengangkut sekitar 20% minyak dunia, menyebabkan penyumbatan pasokan dan lonjakan harga minyak mentah.
Akibatnya, harga minyak acuan Brent melonjak 59% sepanjang Maret, mencatat kenaikan bulanan terbesar dalam sejarah, dan ditutup pada level US$115,66 per barel saat pembukaan pasar pada hari Senin. Tekanan ini mulai terasa di tingkat konsumen, dengan harga rata-rata solar mencapai lebih dari 3 dolar Australia per liter minggu lalu, dilansir dari Reuters.
Menteri Energi Chris Bowen dan Menteri Keuangan Jim Chalmers turut hadir saat pengumuman tersebut, di mana Chalmers memaparkan bahwa total biaya dari kebijakan pemotongan pajak ini diperkirakan mencapai sekitar 2,55 miliar dolar Australia. Langkah ini merupakan bagian dari rangkaian kebijakan keamanan energi yang telah diterapkan Canberra sejak konflik pecah pada 28 Februari.
"Kami memahami bahwa tekanan biaya bagi masyarakat sangat nyata karena dampak perang di belahan dunia lain kini terasa langsung di sini," ujar Perdana Menteri Anthony Albanese, dilansir Reuters.
Selain pemotongan pajak, pemerintah Australia juga mengonfirmasi penerapan rencana keamanan bahan bakar nasional yang telah disepakati bersama seluruh pemerintah negara bagian. Rencana ini bertujuan memastikan distribusi bahan bakar tetap berjalan lancar, terutama ke wilayah regional yang sangat membutuhkannya.
Perdana Menteri Albanese menjelaskan bahwa rencana keamanan tersebut memiliki empat tingkatan tindakan, dan saat ini Australia berada di level dua, fokus utama menjaga mobilitas nasional tetap berjalan. Tingkat tertinggi akan difokuskan untuk menjamin operasional layanan-layanan kritis negara.
Meskipun stok bahan bakar Australia saat ini berada pada level tertinggi dalam 15 tahun terakhir, cadangan tersebut masih jauh di bawah rekomendasi International Energy Agency (IEA) yang menyarankan minimal 90 hari cadangan. Data menunjukkan cadangan diesel hanya cukup untuk 30 hari, bahan bakar jet 30 hari, dan bensin 39 hari.
