JAKARTA, BisnisMarket.com - Pernahkah Anda membayangkan seorang pemimpin daerah yang seharusnya melayani rakyat, justru menjadi aktor utama di balik layar praktik korupsi? Sebuah kenyataan pahit kembali tersaji, di mana puluhan bupati diduga kuat menjadi dalang di balik berbagai kasus korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Fenomena ini bukan sekadar isu sesaat, melainkan sebuah sindrom ketamakan akut yang seolah mendarah daging di kalangan pejabat daerah, mengikis habis kepercayaan publik yang telah diberikan.
Budaya Pemerasan yang Tak Kunjung Hilang
Kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang baru-baru ini menjerat Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo (GSW), menjadi bukti nyata bahwa 'budaya' pemerasan masih subur tumbuh di lingkungan pemerintah daerah. Praktik ini, menurut pakar, mencerminkan persoalan klasik korupsi yang kerap melanda kepala daerah di Indonesia. Hery Firmansyah, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Tarumanagara, menyoroti bahwa akar masalahnya seringkali adalah "corruption by greedy" atau ketamakan yang tak terkendali.
"Kalau ditarik, selain memang corruption by greedy atau ketamakan itu nyata adanya, tingginya biaya dalam pencalonan kontestasi pemilu serta upaya memberikan ‘imbal balik’ kepada pemilih pasca terpilih juga menjadi faktor yang mendorong kepala daerah melakukan korupsi,” jelas Hery kepada Bloomberg Technoz, Minggu (12/4/2026). Pernyataan ini mengindikasikan bahwa tekanan finansial dalam proses politik dan janji-janji kampanye yang mahal turut mendorong pejabat untuk mencari jalan pintas melalui cara-cara ilegal.
Modus Operandi yang Kian Mengkhawatirkan
Dalam kasus Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo diduga melakukan pemerasan terhadap bawahannya. Uang hasil pemerasan tersebut kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, bahkan untuk membeli barang-barang mewah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam keterangannya kepada publik bahkan memamerkan barang bukti berupa uang tunai ratusan juta rupiah dan sepasang sepatu Louis Vuitton, sebuah simbol kemewahan yang didapat dari hasil kejahatan. Hal ini menunjukkan betapa kasus korupsi kepala daerah begitu akutnya ketamakan yang melanda, hingga mengorbankan integritas demi gaya hidup yang hedonis.
Cerminan Sistemik, Bukan Sekadar Kasus Tunggal
Hery Firmansyah lebih lanjut menegaskan bahwa pola korupsi seperti ini bukanlah kasus yang berdiri sendiri, melainkan sebuah cerminan dari persoalan sistemik yang kerap terjadi pada pejabat daerah. Ini berarti, masalahnya bukan hanya terletak pada individu bupati yang tertangkap, tetapi juga pada sistem yang memungkinkan praktik tersebut terus berlanjut. Lingkaran setan ini perlu diputus agar kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum dapat pulih.
Peran KPK di Tengah Sorotan Publik
