JAKARTA, BisnisMarket.com - Pernahkah Anda membayangkan sebuah mobil yang seharusnya didedikasikan untuk program pangan bergizi gratis, malah digunakan untuk mengantar wisatawan? Bayangkan saja, di tengah upaya pemerintah memastikan ketersediaan pangan bagi yang membutuhkan, muncul kabar yang cukup mengejutkan tentang dugaan penyalahgunaan fasilitas negara. Sebuah mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilaporkan tertangkap kamera tengah melayani kegiatan pariwisata, memicu tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Benarkah kabar ini? Dan bagaimana respons pihak berwenang?
Mobil Gizi "Nyambi" jadi Taksi Wisatawan?
Kabar mengejutkan ini beredar luas di media sosial, menampilkan foto dan video yang diduga memperlihatkan mobil SPPG sedang digunakan untuk mengangkut sejumlah penumpang di Bandara Internasional Lombok, bahkan hingga berkeliling di kawasan Pantai Malimbu, Lombok Barat. Tentu saja, pemandangan ini menimbulkan pertanyaan serius. Mobil SPPG, yang merupakan bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), seharusnya fokus pada pelayanan distribusi makanan bergizi bagi masyarakat yang membutuhkan, bukan untuk kepentingan pribadi atau komersial seperti pariwisata.
Badan Gizi Nasional Langsung Bertindak
Menanggapi isu yang beredar, Badan Gizi Nasional (BGN) tidak tinggal diam. Kepala BGN, Dadan Hindaya, menyatakan bahwa lembaganya telah melakukan upaya verifikasi lapangan untuk menelusuri kebenaran kabar tersebut. "Kami sudah dua minggu mencari [tahu] kejadian itu," ungkap Dadan di Gedung Kemenko bidang Pangan, Jakarta, pada Kamis (2/4/2026). Upaya pencarian ini dilakukan untuk mengidentifikasi asal usul kendaraan yang diduga disalahgunakan tersebut.
Kendala Tak Terduga dalam Penyelidikan
Namun, dalam proses verifikasi, BGN menghadapi kendala yang cukup signifikan. Dilansir dari Bloomberg Technoz (4/4), Dadan Hindaya menjelaskan bahwa video maupun gambar yang beredar tidak mencantumkan nomor polisi kendaraan. "Jadi itu hanya [gambar] SPPG-nya saja," jelasnya. Ketiadaan nomor polisi ini membuat BGN kesulitan untuk melacak lebih lanjut asal SPPG tersebut. Tanpa identitas kendaraan yang jelas, pihak BGN mengaku belum dapat mengambil langkah hukum atau tindakan tegas terkait kasus ini. "Kami tidak bisa menentukan dari SPPG mana karena hanya tulisan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kalau ada nomor polisinya kan kami bisa tahu di mana itu ada," tegas Dadan.
Pentingnya Pengawasan dan Akuntabilitas
Insiden ini, meskipun belum terbukti sepenuhnya karena kendala identifikasi kendaraan, setidaknya menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat terhadap aset negara, termasuk kendaraan operasional program pemerintah. Mobil SPPG adalah fasilitas yang didanai oleh publik untuk tujuan mulia, yaitu memastikan masyarakat mendapatkan asupan gizi yang memadai. Penggunaannya untuk kegiatan lain, apalagi yang bersifat pariwisata, jelas merupakan penyalahgunaan wewenang dan berpotensi merugikan program itu sendiri serta kepercayaan publik.
