BISNISMARKET.COM - Ketergantungan tinggi Indonesia pada bahan baku petrokimia impor kini menjadi sorotan tajam menyusul dinamika geopolitik dan ekonomi global. Pelaku industri dalam negeri mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap ketahanan stok guna mencegah potensi disrupsi pada lini produksi mereka.
Kebutuhan bahan baku utama bagi sektor plastik nasional masih jauh dari swasembada, menciptakan kerentanan signifikan. Hal ini diperparah oleh kondisi bahwa sebagian besar bahan baku krusial masih harus dipenuhi dari luar negeri.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono, menggarisbawahi besarnya kebutuhan impor ini. Ia menyebutkan bahwa kebutuhan nafta tahunan mencapai 3 juta ton, yang mana seluruhnya harus diimpor.
Lebih lanjut, Fajar Budiono menjelaskan bahwa total kebutuhan bahan baku plastik esensial seperti PE, PP, PET, PS, dan PVC mencapai sekitar 8 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, separuhnya atau 50% masih harus dipasok melalui jalur impor.
"Untuk naptha kebutuhan 3 juta ton per tahun dan 100% impor. Untuk bahan baku plastik seperti PE, PP, PET, PS, PVC dan lainnya sekitar 8 juta ton, dengan 50% masih impor," ungkap Fajar Budiono kepada CNBC Indonesia pada Kamis (2/4/2026).
Kekhawatiran global mulai terwujud dalam bentuk lonjakan permintaan di beberapa negara, mencerminkan upaya kolektif untuk mengamankan pasokan di tengah ketidakpastian global yang meningkat. Kondisi ini memperketat persaingan di pasar bahan baku.
Fajar Budiono menilai bahwa meskipun terjadi peningkatan permintaan di negara lain, seperti Korea Selatan, situasi industri petrokimia Indonesia cenderung lebih aman dibandingkan negara tersebut. Hal ini karena perlambatan produksi petrokimia di Korea Selatan sudah terjadi sebelum konflik Timur Tengah memanas.
"Korea beberapa petrokimia sudah slowdown lama sebelum perang (Timur Tengah), jadi sekarang makin susah," jelas Fajar Budiono mengenai perbedaan kondisi pasar antara Indonesia dan Korea Selatan.
Menanggapi potensi gangguan pasokan dari kawasan Timur Tengah, pemerintah dan pengusaha Indonesia dilaporkan telah proaktif menjalin komunikasi dengan negara-negara pemasok alternatif. Langkah diversifikasi ini dianggap perlu untuk menjaga kesinambungan operasional industri.
