BISNISMARKET.COM - Wacana mengenai penerapan skema bagi hasil yang dikenal sebagai Gross Split dalam sektor mineral dan batu bara (Minerba) kini telah menjadi pusat perhatian serius di kalangan pelaku industri. Kebijakan ini sedang dikaji oleh pemerintah pusat sebagai salah satu opsi fundamental dalam upaya penataan ulang tata kelola sumber daya alam nasional.
Asosiasi Penambang Batu Bara Indonesia (APBI) secara terbuka menyatakan adanya kegelisahan besar mengenai arah kebijakan fiskal baru yang tengah dipertimbangkan. Perubahan ini berpotensi besar mengubah struktur bagi hasil kontrak karya yang selama ini telah menjadi landasan operasional perusahaan pertambangan.
Kekhawatiran utama yang diangkat oleh APBI berkisar pada dampak signifikan yang mungkin ditimbulkan oleh desain kebijakan yang belum final tersebut. Dampak ini dikhawatirkan dapat mengancam keberlangsungan operasional perusahaan-perusahaan yang telah berinvestasi besar di sektor ini.
Menurut pandangan asosiasi, ketidakpastian desain final dari skema Gross Split ini menjadi isu krusial yang harus segera diatasi oleh regulator. Desain yang tidak jelas dapat memicu spekulasi dan menghambat keputusan investasi jangka panjang di sektor pertambangan.
Dilansir dari TREN.BISNISMARKET.COM, isu ini mengemuka karena pemerintah secara aktif mengeksplorasi model fiskal yang dianggap lebih optimal dalam mengelola kekayaan sumber daya mineral dan batu bara Indonesia. Namun, transisi menuju model baru memerlukan kehati-hatian tinggi.
APBI menekankan bahwa setiap perubahan harus mempertimbangkan kepastian hukum dan kepastian usaha bagi para pemegang kontrak karya yang sudah ada. Inkonsistensi dalam kebijakan fiskal dapat merusak iklim investasi yang telah terbangun selama bertahun-tahun.
"Asosiasi Penambang Batu Bara Indonesia (APBI) menunjukkan adanya kekhawatiran terkait arah kebijakan fiskal baru yang berpotensi mengubah struktur bagi hasil kontrak karya yang sudah berjalan selama ini," demikian disampaikan oleh perwakilan asosiasi.
Kekhawatiran ini, menurut APBI, muncul karena potensi dampak signifikan yang bisa ditimbulkan terhadap keberlangsungan operasional perusahaan pertambangan jika implementasi Gross Split tidak dirancang dengan matang, sebagaimana disuarakan oleh APBI.
Ditegaskan bahwa kajian pemerintah harus melibatkan dialog mendalam dan berkelanjutan dengan asosiasi industri. Hal ini penting untuk memastikan bahwa desain kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan keadilan sekaligus mendorong investasi berkelanjutan di sektor Minerba.
