JAKARTA, BisnisMarket.com - Pemerintah tengah menggodok rencana penerapan WFH ASN serta sebagian pekerja swasta sebagai bagian dari strategi efisiensi energi nasional.
Kebijakan WFH Indonesia ini dipertimbangkan untuk membantu menekan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terus meningkat seiring naiknya harga minyak dunia.
Kenaikan harga energi global dipicu oleh berbagai faktor, salah satunya konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Situasi tersebut membuat pemerintah mulai memikirkan langkah-langkah strategis guna menjaga kestabilan konsumsi energi di dalam negeri.
Menteri Sekretariat Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa rencana kebijakan WFH Indonesia ini tidak akan berlaku bagi seluruh sektor pekerjaan.
Menurutnya, beberapa bidang tetap harus menjalankan aktivitas seperti biasa, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan pergerakan ekonomi.
Ia menegaskan bahwa sektor pelayanan masyarakat, industri, hingga perdagangan kemungkinan tidak akan termasuk dalam penerapan kebijakan tersebut.
“Jadi supaya tidak disalahpahami bahwa misalnya sektor pelayanan, sektor industri, dan perdagangan tentu kemungkinan tidak menjadi bagian dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu kami masih membutuhkan waktu untuk mematangkan kebijakan ini,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan, Sabtu (21/3/2026).
Dalam rencana awal yang tengah dibahas, kebijakan WFH ASN dan sebagian pekerja akan mulai diterapkan setelah libur Lebaran. Skemanya adalah pekerja menjalankan Work From Home selama satu hari dalam satu minggu.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam upaya penghematan BBM, sekaligus tetap menjaga produktivitas kerja agar tidak terganggu secara signifikan.
