BISNISMARKET.COM - Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) baru-baru ini mengambil langkah signifikan dalam ranah ketenagakerjaan global dengan mengesahkan standar internasional. Standar ini secara spesifik dirancang untuk mengatur dan memberikan kerangka perlindungan bagi para pekerja yang beroperasi dalam ekonomi platform digital.
Adopsi standar global ini diharapkan dapat menjadi titik tolak penting dalam memastikan bahwa pekerja gig di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, mendapatkan hak dan perlindungan yang memadai. Ini merupakan respons terhadap transformasi pola kerja yang dipicu oleh pesatnya perkembangan ekonomi digital.
Pemerintah Republik Indonesia menyambut baik pengesahan standar ketenagakerjaan internasional ini sebagai sebuah kemajuan yang patut diapresiasi. Langkah ini dipandang sebagai momentum untuk memperkuat regulasi domestik terkait pekerja digital.
Di Indonesia sendiri, istilah gig worker umumnya merujuk pada sekelompok pekerja yang mengandalkan aplikasi digital untuk mencari nafkah. Kelompok ini meliputi pengemudi ojek online (ojol), taksi online, hingga para kurir berbasis aplikasi lainnya.
Pengesahan standar ini menyiratkan bahwa komunitas internasional mengakui perlunya kerangka kerja yang jelas untuk melindungi pekerja di sektor yang berkembang sangat cepat ini. Kerangka kerja ini bertujuan memitigasi risiko ketidakpastian kerja yang seringkali melekat pada model ekonomi platform.
Pemerintah Indonesia kini tengah fokus pada bagaimana standar global tersebut dapat diterjemahkan dan diimplementasikan secara efektif di tingkat nasional. Proses ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada sejalan dengan norma ketenagakerjaan internasional terbaru.
"Apa yang terjadi adalah pengesahan standar ketenagakerjaan internasional yang secara spesifik mengatur pekerjaan dalam ekonomi platform digital oleh Konferensi Perburuhan Internasional (ILC)," jelas sebuah analisis dari TREN.BISNISMARKET.COM.
Dilansir dari TREN.BISNISMARKET.COM, pemerintah melihat pengesahan ini sebagai "langkah maju dalam merespons perubahan pola kerja akibat perkembangan ekonomi digital." Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara regulasi global dan kebutuhan domestik Indonesia.
Pemerintah akan mengevaluasi bagaimana standar perlindungan ini dapat diterapkan secara praktis bagi para pengemudi ojol dan pekerja sejenis lainnya, mengingat besarnya populasi mereka di Indonesia. Evaluasi ini akan menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif.
