JAKARTA, BisnisMarket.com - Momen lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah tak hanya menjadi ajang refleksi spiritual bagi umat Muslim, namun juga dimanfaatkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebagai waktu krusial untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar). Fokus utamanya adalah pada pengelolaan anggaran yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat. Sebuah langkah berani yang mengundang rasa penasaran, akankah kebijakan ini benar-benar membawa angin segar bagi kesejahteraan rakyat Jabar?
Evaluasi Kinerja, Introspeksi Pemerintahan
Pernyataan tegas Dedi Mulyadi disampaikan usai menunaikan salat Idul Fitri di halaman Gedung Sate, Kota Bandung pada Sabtu, 21 Maret 2026. Pria yang akrab disapa KDM (Kang Dedi Mulyadi-read) ini menekankan bahwa refleksi pasca-Lebaran bukan hanya tugas individu, melainkan sebuah keharusan bagi pemerintah sebagai penyelenggara negara. "Kita memahami hidup adalah sebagai sebuah peristiwa yang memiliki dua momentum. Momentum pertama adalah kita bersama-sama sebagai pribadi melakukan evaluasi, pembersihan diri," ujarnya dilansir dari Kompas.com (21/3). Semangat introspeksi inilah yang diharapkan Dedi Mulyadi dapat meresap ke dalam tata kelola pemerintahan, terutama dalam alokasi anggaran yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Anggaran "Amilin" Jangan Terlalu Besar
Dalam analogi yang menarik, Dedi Mulyadi mengibaratkan pemerintah sebagai "amilin" dalam konsep zakat, yaitu pihak yang bertugas mengelola dana umat. "Dalam tafsir zakat, pemerintah ini kan amilin. Nah, jatah amilinnya jangan kegedean," tegasnya. Ia berpendapat bahwa porsi anggaran yang terlalu besar untuk operasional internal pemerintah secara otomatis akan mengurangi alokasi dana yang seharusnya lebih banyak diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas.
Target Pemangkasan Anggaran yang Ambisius
Saat ini, porsi anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan di Jawa Barat telah dibatasi maksimal 30 persen, angka yang menurut Dedi sudah menunjukkan perbaikan signifikan dibandingkan kondisi sebelumnya yang pernah mencapai 40, 60, bahkan 70 persen. Namun, ia tidak berpuas diri. Ke depan, Dedi menargetkan angka tersebut dapat ditekan lebih rendah lagi, idealnya berkisar antara 25 hingga 20 persen. Target ambisius ini akan menjadi agenda penting dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.
Tantangan di Balik Pemangkasan Anggaran
Dedi Mulyadi menyadari bahwa upaya menekan belanja aparatur bukanlah perkara mudah. Salah satu tantangan terbesar adalah jumlah pegawai negeri sipil dan tenaga pendidik yang sangat besar di Jawa Barat. "Karena jumlah pegawai sangat banyak, kemudian jumlah guru juga sangat banyak," jelasnya. Oleh karena itu, pengurangan anggaran harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak sampai mengganggu kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan yang menjadi prioritas.
