BISNISMARKET.COM - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia mengambil langkah konkret dalam menindaklanjuti kebijakan baru terkait pendapatan mitra transportasi daring roda dua. Langkah ini diambil setelah adanya keputusan resmi mengenai batas maksimal komisi yang dapat dipotong oleh aplikator.
Pertemuan penting ini diselenggarakan pada hari Selasa, 23 Juni 2026, di Gedung Nusantara III, kompleks parlemen di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Agenda utama pertemuan adalah memastikan keselarasan antara regulasi pemerintah dan praktik di lapangan oleh platform digital.
Pihak yang terlibat langsung dalam diskusi tersebut adalah jajaran direksi dari PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) dan perwakilan dari Grab Indonesia. Kehadiran kedua raksasa ride-hailing ini menunjukkan keseriusan dalam membahas struktur komisi yang lebih adil.
Fokus utama dari pertemuan tingkat tinggi tersebut adalah menindaklanjuti regulasi terbaru yang telah ditetapkan mengenai struktur komisi atau potongan yang dikenakan oleh aplikator kepada para mitra pengemudi ojek online. Regulasi ini menetapkan batas maksimal pemotongan sebesar 8%.
Diskusi ini dirancang secara spesifik untuk memberikan kepastian hukum dan finansial yang lebih baik bagi ribuan pengemudi ojek online yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Harapannya adalah kesejahteraan mitra dapat meningkat pasca penetapan aturan baru ini.
Dikutip dari TREN.BISNISMARKET.COM, pertemuan ini merupakan bagian dari upaya DPR dalam mengawal implementasi penuh dari keputusan Presiden yang telah diterbitkan beberapa waktu lalu mengenai tarif layanan transportasi daring. Hal ini menegaskan peran legislatif dalam pengawasan kebijakan sektoral.
Pimpinan DPR RI secara aktif menyatakan komitmen mereka untuk terus memonitor bagaimana PT GoTo dan Grab menerapkan kebijakan pemotongan komisi maksimal 8% tersebut dalam operasional harian mereka. Pengawasan ini penting agar tidak terjadi penyimpangan di tingkat akar rumput.
Kepastian implementasi ini diharapkan dapat segera dirasakan oleh para pengemudi, sehingga mereka dapat merencanakan pendapatan bulanan mereka dengan lebih terukur dan transparan. Langkah ini merupakan respons terhadap aspirasi panjang para mitra transportasi daring.
