BISNISMARKET.COM - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dan partisipasi dalam pengelolaan hutan nasional. Langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan tata kelola sumber daya alam yang ada di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, dalam sebuah pertemuan penting. Pertemuan ini berlangsung dalam format audiensi dengan jajaran Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).
Audiensi tersebut diselenggarakan di Jakarta pada hari Kamis, 23 Juli 2026. Momen ini menjadi ajang diskusi mendalam mengenai berbagai isu krusial terkait kehutanan di Indonesia.
Fokus utama pembahasan mencakup percepatan program Perhutanan Sosial. Program ini bertujuan untuk memberikan akses pengelolaan hutan kepada masyarakat, terutama yang bergantung pada sumber daya hutan.
Selain itu, penetapan status Hutan Adat juga menjadi agenda prioritas. Upaya ini penting untuk memastikan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat atas wilayah kelola mereka.
"Kami terus memperkuat pendekatan kolaboratif dan partisipatif dalam tata kelola kehutanan nasional," ujar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, menegaskan komitmen kementeriannya.
Mengenal Jejak Karier Sudaryono, Sosok Wamentan yang Gantikan Nanik S Deyang Sebagai Kepala BGN
Pertemuan ini juga membahas pemanfaatan teknologi informasi. Tujuannya adalah untuk mencari solusi inovatif dalam penyelesaian konflik tenurial yang kerap terjadi di berbagai wilayah.
"Fokus kami adalah bagaimana teknologi bisa membantu mempercepat proses penetapan hutan adat dan sekaligus menyelesaikan persoalan konflik lahan yang ada di masyarakat," jelas perwakilan dari WALHI yang hadir dalam audiensi tersebut.
Dikutip dari INFOTREN.ID, pertemuan ini menunjukkan sinergi antara pemerintah dan organisasi lingkungan hidup dalam menghadapi tantangan kehutanan. Sinergi ini diharapkan membawa dampak positif bagi keberlanjutan hutan Indonesia.
