JAKARTA, BisnisMarket.com - Dalam dunia ekonomi yang penuh dinamika dan ketidakpastian, keberhasilan pengelolaan anggaran negara selalu menjadi indikator utama stabilitas dan kemajuan sebuah bangsa. Pada awal tahun 2026, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan angka yang cukup menggembirakan, meskipun terdapat catatan defisit sebesar Rp135,7 triliun atau sekitar 0,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, benarkah angka ini mencerminkan kesehatan ekonomi nasional secara menyeluruh? Ataukah ini hanya sekadar angka yang menutupi tantangan besar yang sedang dihadapi?
Kinerja Positif di Awal Tahun, Tapi Ada Tantangan Tersembunyi
Sejumlah pengamat menilai, meski angka defisit tersebut tampak kecil dan masih dalam batas wajar, ada hal yang jauh lebih penting untuk diperhatikan: kualitas belanja negara dan keberlanjutan fiskal. Dilansir dari Bloomberg Tecnoz (12/3), pengamat ekonomi dari Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menegaskan bahwa “ukuran kesehatan APBN tidak cukup dibaca dari ada atau tidaknya defisit, melainkan dari mutu sumber pendapatan, arah belanja, kemampuan menjaga kepercayaan pasar, dan kapasitas fiskal dalam menopang ekonomi.”
Data awal 2026 menunjukkan pendapatan negara meningkat, terutama karena penerimaan pajak yang tumbuh kuat. Hingga 28 Februari 2026, pendapatan mencapai Rp358 triliun, naik 12,8% secara tahunan. Aktivitas ekonomi, konsumsi, dan transaksi usaha tetap berjalan, menandakan bahwa sektor riil masih cukup kuat.
Namun, Syafruddin juga mengingatkan bahwa “defisit yang masih muncul tidak otomatis menandakan APBN rapuh.” Ia menambahkan, “Defisit pada fase awal tahun sering mencerminkan percepatan belanja pemerintah, terutama saat negara ingin menjaga daya beli, mempercepat program prioritas, dan menahan dampak gejolak global terhadap ekonomi domestik.”
Mengapa Defisit Bisa Jadi Sinyal Positif Jika Dikelola dengan Baik?
Keseimbangan primer yang masih mencatat defisit Rp35,9 triliun perlu dibaca secara hati-hati. Artinya, pendapatan di luar bunga utang belum cukup untuk menutup seluruh belanja, dan ruang fiskal masih cukup tegang. Tetapi, penilaian yang lebih tepat bukan hanya soal angka defisit, melainkan ke mana dana tersebut diarahkan. Jika utang digunakan untuk membiayai program yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur, pelatihan tenaga kerja, dan penguatan sektor UMKM, maka utang tersebut justru menjadi investasi produktif.
Syafruddin menegaskan, “Jika utang dipakai untuk belanja yang menjaga konsumsi rumah tangga, membiayai pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, pembiayaan tersebut masih memiliki nilai produktif bagi perekonomian.”
Kualitas Belanja Lebih Penting dari Sekadar Angka Defisit
