BISNISMARKET.COM - Badan Bank Tanah (BBT) telah menetapkan sebuah target ambisius terkait pengembangan asetnya dalam beberapa tahun ke depan. Lembaga ini berencana untuk meningkatkan luas lahan yang berada di bawah pengelolaannya secara signifikan hingga mencapai angka 70.000 hektar.
Target ekspansi dua kali lipat ini merupakan bagian dari strategi jangka menengah lembaga tersebut untuk merespons peningkatan kebutuhan lahan yang terus terjadi di tingkat nasional. Upaya ini dinilai krusial dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan penyediaan hunian.
Pengumuman resmi mengenai rencana besar ini disampaikan oleh BBT dalam sebuah forum penting yang diselenggarakan belum lama ini. Rapat tersebut merupakan ajang pemaparan rencana kerja strategis lembaga tersebut ke depan.
Secara spesifik, rencana ambisius ini dipaparkan dalam forum rapat kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Pertemuan ini menjadi wadah untuk membahas arah kebijakan pengelolaan lahan oleh Bank Tanah.
Agenda pemaparan tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Senin, 18 Mei 2026. Momen ini menandai penegasan komitmen BBT dalam mendukung ketersediaan lahan.
Salah satu fokus utama dari perluasan lahan kelolaan ini adalah untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini sejalan dengan mandat pemerintah untuk mengatasi kesenjangan kepemilikan hunian.
Dilansir dari Tren Bisnis Market, target 70.000 hektar tersebut merupakan proyeksi yang harus dicapai oleh Bank Tanah dalam kurun waktu hingga tahun 2026 mendatang. Target ini menuntut akselerasi dalam proses akuisisi dan pengelolaan lahan.
"Target ambisius untuk meningkatkan luas lahan kelolaan secara signifikan hingga mencapai 70.000 hektar pada tahun 2026 mendatang," ujar salah satu perwakilan BBT dalam forum tersebut. Pernyataan ini menegaskan skala proyeksi yang akan dijalankan.
Perluasan lahan ini merupakan langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan lahan nasional yang terus meningkat, terutama untuk sektor perumahan rakyat, sebagaimana ditekankan dalam rapat kerja tersebut.
