JAKARTA, BisnisMarket.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan bahwa kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Maret 2026 menunjukkan pertumbuhan yang ekspansif. Hal tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers APBN Kita yang berlangsung di Jakarta pada Selasa, 5 Mei 2026.
Dalam keterangannya, Menkeu mengungkapkan bahwa pendapatan negara pada periode tersebut tumbuh sebesar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan negara tercatat mencapai Rp574,9 triliun, yang ditopang oleh penerimaan pajak yang tumbuh kuat sebesar 20,7 persen.
"Hingga Maret, APBN tumbuh cukup ekspansif. Pendapatan negara tumbuh 10 persen, didorong oleh membaiknya aktivitas ekonomi, harga komoditas yang stabil, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak," ujar Menkeu sebagaimana dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan atau kemenkeu.go.id.
Foto: Kemenkeu Foto/Biro KLI - Rizky Pambagio
Selain faktor ekonomi makro, transformasi digital melalui sistem Coretax dalam administrasi perpajakan turut memberikan kontribusi signifikan terhadap optimalisasi penerimaan negara. Menkeu menegaskan bahwa meskipun masih ada ruang perbaikan, dampak program ini sangat positif bagi pendapatan negara.
Selain pajak, pendapatan negara juga bersumber dari penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp67,9 triliun. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di luar dividen BUMN mencatatkan realisasi sebesar Rp112,1 triliun atau tumbuh 7 persen.
Di sisi pengeluaran, realisasi belanja negara hingga akhir Maret mencapai Rp815 triliun, melonjak 31,4 persen. Belanja pemerintah pusat terakselerasi hingga Rp610,3 triliun atau tumbuh 47,7 persen. Lonjakan ini dipengaruhi oleh pelaksanaan program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, penyaluran bantuan sosial, serta pembayaran subsidi dan kompensasi energi (BBM dan listrik).
Foto: Kemenkeu Foto/Biro KLI - Rizky Pambagio
Sejalan dengan percepatan belanja pusat, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) juga mengalami peningkatan menjadi Rp204,8 triliun. Alokasi ini mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), hingga tambahan alokasi khusus bagi daerah terdampak bencana di wilayah Sumatera.
Menutup keterangannya, Menkeu memastikan posisi defisit APBN 2026 masih dalam kondisi terjaga dan terukur sesuai dengan desain awal. Pemerintah berkomitmen mengelola pembiayaan secara pruden dan fleksibel di tengah dinamika pasar keuangan global.
