Pemerintah secara resmi mulai mendistribusikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak akhir Februari 2026. Langkah ini mencakup pembayaran bagi PNS, PPPK, anggota TNI, Polri, hingga para pensiunan di seluruh penjuru Indonesia. Meskipun proses transfer sudah berjalan, distribusi dilakukan secara bertahap sehingga tidak semua penerima mendapatkan dana pada waktu yang bersamaan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa total anggaran yang disiapkan mencapai angka fantastis Rp55 triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan signifikan sekitar 10 persen jika dibandingkan dengan alokasi tahun lalu yang hanya sebesar Rp49 triliun. Airlangga menegaskan bahwa kesiapan dana tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas kinerja seluruh aparatur negara.
Rincian alokasi dana tersebut terbagi menjadi beberapa pos besar guna menjangkau jutaan penerima manfaat. Sebanyak Rp22,2 triliun dialokasikan untuk 2,4 juta personel pusat yang terdiri dari PNS, prajurit TNI, serta anggota kepolisian. Sementara itu, anggaran sebesar Rp20,2 triliun disiapkan bagi 4,3 juta PNS daerah, dan Rp12,7 triliun khusus untuk 3,8 juta pensiunan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya telah memproyeksikan bahwa penyaluran dana ini akan diupayakan tepat waktu pada awal bulan suci. "Di awal-awal puasa kita harapkan (THR) sudah bisa kita salurkan," ungkap Purbaya dalam forum Indonesian Economic Outlook di Jakarta. Pernyataan ini menjadi angin segar bagi para pegawai yang sangat menantikan tunjangan tersebut untuk kebutuhan hari raya.
Komponen THR yang dibayarkan tahun ini tetap mengikuti regulasi ketat dengan menyertakan berbagai tunjangan fungsional. Penerima akan mendapatkan akumulasi dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, hingga tunjangan kinerja. Pemerintah juga mengingatkan bahwa dana ini merupakan hak yang terpisah dari gaji ke-13 yang dijadwalkan cair pada pertengahan tahun.
Kendati pemerintah mengeklaim pencairan telah dimulai sejak 26 Februari, realita di lapangan menunjukkan adanya keterlambatan di beberapa instansi. Seorang PNS di Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) mengaku saldo rekeningnya belum bertambah hingga memasuki awal Maret 2026. Hal senada dirasakan oleh sejumlah pegawai di Pemerintah Kota Bukittinggi yang biasanya menerima dana lebih lambat dari instansi pusat.
Keluhan serupa juga datang dari kalangan guru berstatus PPPK di Karawang, Jawa Barat, yang masih menunggu kepastian pencairan dana. Situasi ini menunjukkan bahwa proses administrasi di tingkat daerah maupun instansi tertentu memerlukan waktu lebih lama untuk menyelesaikan transfer. Dengan demikian, para ASN diharapkan tetap bersabar menanti proses distribusi yang masih terus berlangsung secara maraton hingga menjelang Lebaran.
Sumber: Cnnindonesia
