Anggaran Terbatas, Revitalisasi Sekolah DKI Jakarta Dipangkas dari 22 Jadi 11 Unit

BISNISMARKET.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dihadapkan pada realitas anggaran yang membatasi rencana ambisius mereka dalam perbaikan fasilitas pendidikan. Target awal revitalisasi 22 sekolah terpaksa direvisi secara signifikan.

Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima dari pemerintah pusat. Dampak pemotongan tersebut secara langsung memengaruhi alokasi anggaran daerah untuk berbagai sektor, termasuk pendidikan.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa skema awal telah dirancang untuk melakukan revitalisasi atau renovasi terhadap 22 sekolah yang mencakup jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Namun, kondisi anggaran yang menyempit akibat pemotongan DBH memaksa penyesuaian target tersebut. Idealnya, 22 sekolah dapat direnovasi, namun kini hanya tujuh sekolah yang realistis untuk dikerjakan.

"Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah," ujar Pramono Anung di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, pada Minggu, 26 Juli 2026.

Ia melanjutkan, adanya penyesuaian anggaran tersebut membuat jumlah sekolah yang bisa direvitalisasi berkurang drastis. "Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH, Dana Bagi Hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan," kata Pramono Anung.

Perubahan target ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendidikan di ibukota. Dampak jangka panjang terhadap kualitas sarana belajar perlu menjadi perhatian serius.

Situasi ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara kebutuhan pembangunan daerah dan ketersediaan sumber pendanaan yang stabil dari pemerintah pusat.

Dikutip dari JakartaHype.com, Pemprov DKI Jakarta harus melakukan kalkulasi ulang terhadap prioritas pembangunan di sektor pendidikan.