JAKARTA, BisnisMarket.com - Di tengah badai ketidakpastian global yang kian meruncing, mulai dari tensi geopolitik hingga potensi lonjakan harga minyak, pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas. Alih-alih melonggarkan aturan fiskal melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dapat melebarkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), fokus utama kini diarahkan pada optimalisasi dan efisiensi belanja kementerian dan lembaga (K/L). Keputusan ini mencerminkan komitmen kuat untuk menjaga disiplin fiskal dan stabilitas ekonomi nasional.
Fokus Utama: Efisiensi, Bukan Jalan Pintas Perppu
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto sangat jelas: menjaga defisit APBN tetap berada di angka 3 persen. Hal ini disampaikan Airlangga dalam sebuah media gathering pada Senin (16/3/2026) petang, usai menggelar rapat koordinasi terbatas (rakortas) bersama Menteri Keuangan dan jajaran kementerian terkait. "Jadi jelas arahan Bapak Presiden, kita menjaga defisit di 3 persen. Tadi juga ada rapat koordinasi khusus untuk menindaklanjuti sidang paripurna kemarin," ungkapnya dilansir dari Bloomberg Technoz (17/3).
Langkah efisiensi belanja K/L ini merupakan respons strategis pemerintah terhadap berbagai ketidakpastian global yang berpotensi mengganggu perekonomian. Dalam rapat tersebut, setiap K/L diminta untuk menghitung potensi efisiensi anggaran yang dapat dilakukan. Namun, besaran angka efisiensi yang akan diterapkan masih bersifat finalisasi, menunggu keputusan akhir dari Presiden.
Skenario Krisis dan Antisipasi Pemerintah
Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa opsi pelebaran defisit melalui Perppu sejatinya merupakan skenario terburuk (worst-case scenario) yang hanya akan dipertimbangkan jika krisis geopolitik global berlangsung lebih lama dari perkiraan. "Terkait dengan skenario, itu adalah skenario saat kita krisis. Nah, langkah yang diambil per hari ini adalah memotong anggaran supaya kita tidak lewat dari 3 persen," tegasnya.
Pemerintah telah menyiapkan tiga skenario kondisi ekonomi Indonesia jika harga minyak dunia melonjak akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Skenario ini disusun berdasarkan asumsi durasi konflik yang relatif panjang, mulai dari 5 bulan, 6 bulan, hingga 10 bulan atau sampai akhir tahun anggaran 2026.
Skenario Krisis dan Antisipasi Pemerintah
Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan tiga skenario kondisi ekonomi Indonesia jika harga minyak dunia melonjak akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Skenario ini disusun berdasarkan asumsi durasi konflik yang relatif panjang, mulai dari 5 bulan, 6 bulan, hingga 10 bulan atau sampai akhir tahun anggaran 2026.
