JAKARTA, BisnisMarket.com - Pernahkah Anda
membayangkan suatu hari nanti, tabung gas di dapur kita berubah wujud, lebih
ringan tapi tetap kuat, dan isinya bukan lagi LPG yang biasa kita kenal?
Jawabannya kian nyata di depan mata. Pemerintah resmi mengonfirmasi rencana
mendatangkan tabung gas alam terkompresi atau CNG 3 kg dari luar
negeri, dan nama China menjadi kandidat utama pemasoknya. Keputusan ini
langsung mengundang tanya besar: apakah ini langkah maju cerdas, atau justru
membuka peluang ketergantungan baru?
Dilansir dari Bloomberg Technoz diakses pada (19/5),
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan langkah ini hanya
untuk tahap awal program masifikasi CNG. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi,
Laode Sulaeman, menjelaskan alasan utamanya sederhana namun penting: kita belum
menguasai teknologi pembuatannya.
“Kan ini teknologinya tinggi. Saat ini yang mampu
membuat teknologi itu di luar ya, kita belum. Akan tetapi, kalau skalanya sudah
masif, bisa nanti kita alihkan ke dalam,” ujar Laode di Jakarta, Senin
(18/5/2026).
Dia menambahkan, meski ada banyak negara yang
memproduksi, sejauh ini China menjadi pilihan paling matang. “Ya China. Banyak
sih negara yang ini, tetapi kita sejauh ini China. Iya ada potensi impor dari
China, seperti itu. Tahap awal ya,” tegasnya lagi.
Teknologi Canggih, Belum Dikuasai
Tabung CNG 3 kg yang akan didatangkan ini bukan tabung
biasa. Berdasarkan kajian pemerintah, tipe yang dikembangkan adalah tipe 4,
berbahan dasar plastik atau polimer, dilapisi serat karbon dan kaca. Lebih
ringan, lebih aman, dan mampu menahan tekanan tinggi, teknologi yang memang
belum dimiliki industri dalam negeri saat ini.
Pemerintah sadar betul tantangan ini. Maka itu, tak
sekadar mendatangkan barang jadi, Kementerian ESDM bergerak cepat bekerja sama
dengan Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi Nasional (BSN), hingga
Kementerian Ketenagakerjaan. Tujuannya jelas: merumuskan standar, aturan, dan
persiapan agar kelak Indonesia bisa memproduksi sendiri.
“Bandan SNI dan Kementerian Ketenagakerjaan yang
menerbitkan standarnya. Ini semua kita sedang konsolidasikan semua agar aspek
ini bisa kita handle,” jelas Laode saat memaparkan persiapan teknis pekan lalu.
Targetnya, pengembangan dan penyesuaian butuh waktu
sekitar 3 bulan. Setelah itu, produksi massal dalam negeri bisa digulirkan.
Artinya, impor hanyalah jembatan sementara, bukan jalan yang dituju selamanya.
