BISNISMARKET.COM - Situasi ekonomi global yang diselimuti ketidakpastian akibat eskalasi konflik di Timur Tengah memaksa lembaga negara untuk melakukan pengetatan anggaran. Salah satu langkah signifikan diambil oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam upaya efisiensi internal.
Langkah efisiensi ini termanifestasi dalam kebijakan baru yang memangkas beberapa fasilitas rutin yang selama ini dinikmati dalam agenda kedinasan di lingkungan parlemen. Prioritas utama saat ini adalah menjaga postur keuangan lembaga di tengah gejolak ekonomi makro.
Salah satu pemotongan anggaran yang paling terlihat adalah penghentian penyediaan jamuan makanan ringan atau snack untuk rapat internal yang dipimpin oleh pejabat setingkat eselon I. Kebijakan ini merupakan perubahan signifikan dari praktik sebelumnya yang lazim dilaksanakan.
LPDP Jakarta Alokasikan Rp100 Miliar untuk Beasiswa S2/S3 Lulusan KJMU ke Universitas Top Dunia
Sekjen DPR RI juga menerapkan pembatasan penggunaan fasilitas fisik, di mana akses layanan lift kini dibatasi secara signifikan. Pembatasan ini dilakukan untuk menghemat konsumsi energi listrik di gedung parlemen, sejalan dengan semangat penghematan anggaran secara menyeluruh.
Indra, salah satu pejabat yang memberikan keterangan mengenai kebijakan ini, menjelaskan bahwa pemotongan ini difokuskan pada layanan yang dianggap bukan kebutuhan primer operasional lembaga. Ia memberikan rincian mengenai jenis jamuan yang dihentikan tersebut.
"Ya selama ini kan kalau rapat-rapat itu disediakan snack. Nanti kalau rapatnya panjang sampai jam 13.00, disiapin lagi apa nasi boks atau apa gitu ya, kita sebutlah makan besar gitu ya. Sebenarnya sih bukan makan besar ya, snack sama makan siang gitu," kata Indra saat dihubungi, Minggu (29/3/2026).
Lebih lanjut, Indra menegaskan bahwa kebijakan penghapusan jamuan ini berlaku spesifik untuk jenis rapat tertentu dalam struktur organisasi DPR RI. Kebijakan ini menunjukkan adanya pembedaan prioritas dalam alokasi dana konsumsi rapat.
"Ia menyebut rapat di unit biro tak ada jamuan camilan. Indra mengatakan snack sebelumnya hanya dihadirkan untuk rapat yang dipimpin oleh eselon 1," demikian pernyataan yang disampaikan oleh pihak Sekretariat Jenderal DPR RI.
Langkah efisiensi ganda ini, yakni pemotongan fasilitas konsumsi dan pembatasan operasional lift, mencerminkan keseriusan DPR RI dalam menghadapi tantangan fiskal di tengah dinamika geopolitik dunia saat ini.
