JAKARTA, BisnisMarket.com - Dunia ekonomi masih bergerak liar, penuh ketidakpastian, risiko gejolak harga, hingga perubahan arus modal yang tak terduga. Namun Indonesia tak diam saja! Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa baru saja merilis 9 strategi fiskal andalan, disusun secara responsif dan antisipatif, agar perekonomian nasional tetap stabil, aman, dan terus bertumbuh dan berkembang meski badai krisis menerpa di mana-mana. Dilansir dari pemberitaan nasional (10/6), langkah ini disampaikan langsung dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, sebagai pondasi utama menjaga ketahanan ekonomi tahun ini hingga 2027.

“Pemerintah bersama otoritas terkait akan terus menjaga stabilitas sektor keuangan, memperkuat koordinasi kebijakan, dan meningkatkan kepercayaan pasar, agar arus modal kembali ke level harga sesuai nilai fundamentalnya,” tegas Purbaya. Ia meyakini, dengan langkah tepat, pasar dalam negeri akan kembali menjadi penopang pembiayaan ekonomi dan instrumen investasi yang menguntungkan bagi semua pihak.

Berikut rincian lengkap sembilan strategi tersebut, yang dirancang untuk menyentuh semua sisi penting kehidupan ekonomi masyarakat dan dunia usaha:

Amankan Harga dan Pasokan Kebutuhan Pokok

Tiga langkah awal paling krusial: pertama, menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi agar tak membebani biaya hidup dan usaha. Kedua, mengendalikan harga pangan agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terjangkau. Ketiga, menjamin pasokan energi dan stok beras selalu cukup di tingkat aman, agar tak ada kelangkaan yang memicu gejolak harga lebih parah. Ini sejalan prinsip ketahanan pangan dan energi yang menjadi prioritas utama pemerintah, sebagaimana juga ditegaskan dalam kerangka ekonomi makro nasional.

Disiplin Fiskal: Defisit Terkendali di Bawah 3 persen PDB

Keempat, komitmen kuat menjaga defisit anggaran di bawah ambang batas aman 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Aturan ini menjadi garis pertahanan agar keuangan negara tetap sehat, terpercaya, dan tak terbebani utang berlebih, sesuai amanat UU Keuangan Negara dan rekomendasi lembaga internasional seperti IMF dan OECD. Kelima, fokus efisiensi dan penyesuaian prioritas belanja, memangkas pengeluaran tak mendesak agar anggaran tepat sasaran dan berdampak nyata.

Keenam, mengoptimalkan pendapatan negara berbasis Sumber Daya Alam (SDA), sekaligus memperbaiki tata kelola ekspornya agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri. Kebijakan ini juga dibarengi pengaturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) untuk menjaga kestabilan nilai tukar dan cadangan devisa, langkah yang terbukti memperkuat ketahanan makroekonomi Indonesia belakangan ini.

Lindungi Daya Beli dan Dorong Pertumbuhan