JAKARTA, BisnisMarket.com – Forum Praktisi Hukum Investasi (FPHI) menyoroti minimnya transparansi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan mendesak Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk segera mengambil sikap. FPHI secara khusus menyoroti ketiadaan laporan keuangan yang belum dipublikasikan oleh lembaga tersebut.
Ketua FPHI, Faisal, menyatakan keprihatinannya atas kondisi Danantara yang dinilai telah beroperasi tanpa akuntabilitas yang memadai. Menurutnya, setelah setahun berjalan, laporan keuangan Danantara masih misterius dan tidak dapat diakses publik.
"Setahun sudah Danantara menggelinding di ruang investor asing. Namun, ada satu jendela yang tak pernah dibuka: laporan keuangan. Hilang. Tidak ditemukan di mana pun," ujar Faisal dalam keterangannya, Rabu (26/6/2024).
FPHI juga merespons pernyataan pihak Danantara yang mengklaim sedang dalam proses pembenahan laporan keuangan BUMN yang dianggap 'kotor'. Faisal menegaskan bahwa publik berhak mendapatkan informasi tersebut secepatnya.
"Publik juga butuh laporan," tegasnya.
Lebih lanjut, Faisal mengingatkan bahwa masalah transparansi Danantara telah menarik perhatian komunitas internasional. Ia mengutip penilaian pihak luar yang sempat menyebut Danantara sebagai "demonstrasi kekuatan yang berbahaya" (a dangerous power play) serta mengkritik kerapuhan transparansi di Asia Tenggara.
"Tanpa laporan keuangan, kritik tersebut terasa terlalu lunak. Ini bukan sekadar demonstrasi kekuasaan," katanya.
Faisal khawatir jika dibiarkan, Danantara akan berubah menjadi "kotak hitam" (black box) yang berpotensi menjadi bahaya laten bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menduga ketiadaan laporan bukan sekadar keterlambatan administratif, melainkan sebuah kesengajaan struktural.
"Kapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi atas keterlambatan ini?" kritiknya.
