BISNISMARKET.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah menyampaikan hasil evaluasi mengenai penerimaan pelaku industri terhadap kebijakan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Evaluasi ini disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pertemuan resmi.
Pertemuan penting antara Menko Perekonomian dan Presiden tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Jumat, 22 Mei 2026. Agenda utama pertemuan ini adalah pembaruan informasi terkait implementasi kebijakan terbaru pemerintah.
Penyampaian laporan ini merupakan tindak lanjut dari upaya pemerintah yang telah intensif melakukan sosialisasi. Sosialisasi tersebut berfokus pada implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) serta mekanisme baru ekspor sumber daya alam (SDA) strategis.
Regulasi baru ini menempatkan pengelolaan ekspor SDA strategis di bawah badan usaha baru, yaitu PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Badan usaha ini diharapkan dapat menyederhanakan dan mengoptimalkan tata kelola ekspor komoditas unggulan negara.
Fokus utama dalam evaluasi yang disampaikan Airlangga Hartarto adalah respons positif yang telah diterima dari kalangan pelaku usaha. Respons positif ini menjadi indikator awal keberhasilan sosialisasi kebijakan tersebut oleh pemerintah.
"Respons dari kalangan pelaku usaha menjadi fokus utama dalam pertemuan tersebut," demikian disampaikan oleh Airlangga Hartarto, merujuk pada hasil evaluasi yang ia bawa kepada Presiden.
Informasi mengenai hasil pertemuan dan evaluasi ini juga dikonfirmasi oleh berbagai media, salah satunya adalah Investor Daily. Dikutip dari Investor Daily, evaluasi ini mencakup pandangan industri terhadap pembentukan entitas baru tersebut.
Kebijakan DHE SDA yang baru ini dirancang untuk memastikan devisa hasil ekspor dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan pembangunan ekonomi nasional. Mekanisme baru ini diharapkan memberikan kepastian hukum dan efisiensi bagi para eksportir.
Pelaksanaan pertemuan di Istana Kepresidenan pada Jumat (22 Mei 2026) ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus memonitor dan merespons masukan dari sektor riil terkait kebijakan strategis yang baru diluncurkan.
