Rocky Gerung Bongkar Kebusukan Pejabat yang Bermain di HGB & SHM Pagar Laut Milik Agung Sedayu Group

BisnisMarket— Polemik HGB dan SHM Pagar Laut di Kabupaten Tangerang kembali memanas.

Pengamat politik Rocky Gerung dengan tegas menyatakan ada praktik yang mencurigakan di balik penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lahan laut yang dikelola Agung Sedayu Group.

“Bagaimana mungkin ada laut diberi status HGB? Ini jelas ada permainan kekuasaan yang melibatkan pejabat tinggi dan pengusaha besar,” tegas Rocky pada Ra
Selasa (21/1/2025).

Ia menambahkan, “Kejadian ini adalah pelanggaran logika hukum dan etika lingkungan yang sudah di luar akal sehat.”

Kisruh Hukum di Balik Sertifikasi Laut
Kasus ini mencuat ketika TNI Angkatan Laut membongkar pagar yang menutup akses nelayan.

Namun, persoalan tidak selesai di situ. Meskipun ada aksi pembongkaran, status hukum lahan laut seluas 30 kilometer itu tetap mengambang. Netizen mempertanyakan bagaimana sertifikat itu bisa diterbitkan.

“Prosedur penerbitan HGB atas laut ini harus diungkap. Apakah prosesnya sesuai hukum, atau justru ada kongkalikong antara pejabat dan pengusaha?” kata Rocky.

Ia juga menyoroti dugaan bahwa HGB tersebut hanyalah langkah awal menuju proyek reklamasi besar-besaran.

“Ini bukan sekadar pagar, tetapi pembatas untuk memperluas kekuasaan korporasi atas wilayah yang seharusnya menjadi milik publik,” tambahnya.

Rocky tak segan menuding bahwa sejumlah menteri di era pemerintahan sebelumnya, termasuk pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah daerah, mungkin terlibat.

“Apakah mereka benar-benar mematuhi aturan hukum, atau ada deal politik di balik layar? Rakyat punya hak tahu!” serunya.

Lebih lanjut, Rocky menilai kasus ini bukan sekadar persoalan lokal.

Ia menyebut skandal ini sebagai “
puncak gunung es dari masalah serupa di berbagai daerah.

“Ketika daratan habis dikuasai, sekarang laut mulai dikapling. Lalu apa berikutnya? Udara juga akan dijual?” sindirnya tajam.

Kasus ini menjadi ujian besar bagi pemerintahan Presiden Prabowo yang baru berjalan 100 hari.

Publik menuntut transparansi dan penyelesaian yang tuntas. Namun hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait.

“Presiden Prabowo harus tegas! Jika tidak, ini akan jadi noda besar di awal pemerintahannya,” ujar Rocky.

Ia menekankan bahwa pengungkapan kasus ini akan menjadi indikator komitmen pemerintah terhadap reformasi hukum dan perlindungan lingkungan.

Masyarakat Mendesak Transparansi
Netizen terus mendesak pemerintah untuk membuka nama-nama pejabat yang terlibat dalam penerbitan sertifikat tersebut. Ada dugaan kuat bahwa proses ini melibatkan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang.

“Negara tidak boleh tunduk pada korporasi! Jika benar ini ada unsur korupsi, siapa pun yang terlibat harus dihukum,” tutup Rocky.