JAKARTA, BisnisMarket.com -
Bayangkan, anak-anak kita disuruh mempelajari bahasa bangsa Eropa, khususnya bahasa Prancis, padahal
kemampuan membaca dan berhitungnya saja masih tertinggal jauh. Sebuah wacana
besar baru saja dilontarkan, langsung dari Presiden ke-8 RI, namun justru menuai
gelombang kritik tajam dari para pengamat pendidikan. Apakah ini langkah
kemajuan, atau justru kebijakan yang melupakan realita di lapangan?
Dilansir dari Bloomberg Technoz diakses pada (29/5),
usulan agar seluruh jenjang pendidikan di Indonesia mulai mempelajari bahasa
Prancis disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat pertemuan
bilateral dengan pemimpin Prancis. Alasan utamanya jelas: hubungan kerja sama
kedua negara yang makin erat, mulai dari pertahanan, sains, hingga teknologi,
diharapkan makin kuat lewat jalur pendidikan. Namun, apa yang terdengar bagus
di atas kertas, ternyata dipandang jauh dari kebutuhan mendesak oleh banyak
pihak.
Masalah Dasar Belum Tuntas
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan
Indonesia, Ubaid Matraji, tegas mengingatkan bahwa langkah ini terasa tidak
berpijak pada kenyataan. "Di saat rapor literasi dan numerasi siswa kita
masih merah, serta ribuan sekolah rusak belum diperbaiki, instruksi untuk
mewajibkan atau memprioritaskan Bahasa Prancis terkesan seperti kebijakan yang
kehilangan arah dan tidak menginjak bumi," tegasnya.
Menurutnya, kurikulum saat ini seharusnya fokus
memperkuat kemampuan dasar: membaca, matematika, dan sains. Menambah bahasa
asing baru, yang secara geopolitik bukan bahasa utama di kawasan Asia-Pasifik,
dinilai sebagai langkah yang melompati urgensi nasional. Pendidikan butuh
pembenahan sesuai kondisi nyata, bukan kebijakan yang terlihat mendadak atau
hanya mengikuti tren luar negeri.
Bahasa Asing: Peluang atau Beban Baru?
Pakar pendidikan lainnya, Ina Liem, punya pandangan
lebih seimbang. Ia mengakui bahwa menguasai bahasa asing itu hal positif untuk membuka
akses ilmu, budaya, hingga peluang kerja dunia. Namun, ada pelajaran penting
dari sejarah: banyak wacana serupa sebelumnya yang digembar-gemborkan, tapi tak
pernah benar-benar diterapkan sampai tuntas.
"Ketika sebuah pernyataan disampaikan oleh
Presiden, publik menganggap itu arah kebijakan negara. Kalau berulang kali
muncul wacana yang tidak realistis untuk dieksekusi, lama-lama kepercayaan
publik bisa berkurang," ujarnya. Tantangan pendidikan kita masih panjang:
kekurangan guru, ketimpangan kualitas antarwilayah, bahkan kemampuan bahasa
Inggris saja masih butuh banyak perbaikan.
Oleh karena itu, saran Ina jelas: bahasa Prancis,
Jerman, Jepang, Mandarin, atau Arab sebaiknya jadi mata pelajaran pilihan,
bukan kewajiban nasional. Sesuai minat siswa dan kebutuhan daerah, bukan
dipaksakan seragam di seluruh Indonesia.
