Ini 6 Ancaman Bidang Ekonomi Indonesia, Nomor 1 Ada Ketimpangan Sosial

BisnisMarket.com - Negara seperti Indonesia rentan terhadap berbagai permasalahan yang dapat menimbulkan tantangan yang tidak terduga. Ancaman umum yang  harus diwaspadai adalah ancaman  ekonomi. Globalisasi ekonomi memberikan ancaman yang sangat besar terhadap sektor perekonomian Indonesia. Globalisasi ini telah menghilangkan batas-batas negara dan hambatan terhadap aliran modal, barang, dan jasa. 

Selain itu pengaruh dari globalisasi yang telah memberikan dampak dengan memperluas peluang produk dalam negeri untuk bersaing di pasar dunia. Di sisi lain, produk dari seluruh dunia bisa masuk ke Indonesia sehingga menjadi ancaman bagi perekonomian Indonesia. Ancaman-ancaman tersebut harus segera diatasi agar tidak berdampak luas dan menghambat pertumbuhan Indonesia. 

1. Ketimpangan Sosial

Pada dasarnya dalam persaingan bebas ekonomi memiliki dampak yang akan mengakibatkan ada beberapa pihak yang berada dalam kondisi kalah ataupun menang. Biasanya bagi Pihak yang menang secara ekonomi mempunyai dominasi pasar, sedangkan pihak yang kalah tidak. 
Perusahaan bermodal besar bisa dengan mudah memonopoli pasar, namun pengusaha kecil dan menengah hanya menjadi penonton saja. Hal ini menyebabkan tingginya kesenjangan sosial  di masyarakat. Perusahaan besar menjadi lebih besar, perusahaan kecil menjadi lebih kecil, dan terkadang bangkrut.

2. Masuknya Barang Impor

Masuknya barang impor menjadi salah satu ancaman bidang ekonomi di Indonesia. Hal ini dikarenakan akan memberikan dampak dengan menambah tekanan terhadap produk lokal, khususnya produk tradisional. Artinya kita kalah bersaing dengan produk produksi dalam negeri. 
Selain itu, impor yang berlebihan dapat membuat masyarakat bergantung pada produk luar negeri. Artinya, tidak ada lagi permintaan terhadap produk lokal. 
Misalnya, pakaian impor dan produk pertanian  semakin banyak memasuki pasar Indonesia dan dijual dengan harga lebih murah. Banyak produk lokal yang dianggap terlalu mahal dan akhirnya dijual.

3. Banyak Kasus Pengangguran

Pengangguran dan kemiskinan  sulit dikendalikan. Pengangguran dan kemiskinan merupakan permasalahan ekonomi yang tidak ada habisnya. Apalagi mengingat laju globalisasi yang semakin meningkat. 
Jumlah sektor perekonomian yang menerima subsidi semakin berkurang. Pendekatan pekerjaan menurut pola padat karya semakin ditinggalkan. Kesulitan dalam mengelola pengangguran dan kemiskinan semakin terlihat jelas seiring berjalannya waktu.

4. Merajalela Korupsi

korupsi yang merajalela; Berdasarkan data yang dirilis Transparency International Indonesia (TII), Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menempati peringkat ke-38 dalam skala 0-100 pada tahun 2021. Angka 0 berarti “sangat rusak” dan angka  100 berarti “sangat bersih”.  
Penguasa seringkali menggunakan kekuasaannya untuk menguntungkan individu atau kelompok tertentu. Otoritas juga menjadi komoditas yang sering diperdagangkan. Faktanya, kesenjangan korupsi kemungkinan akan semakin besar karena anggaran pemerintah yang tersedia saat ini begitu besar.

5. Ekonomi yang dikuasai Asing

Perekonomian yang dikuasai asing: Semakin mudah bagi orang asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, semakin mudah bagi mereka untuk mengendalikan perekonomian  negara tersebut. Banyaknya proyek pembangunan nasional yang modalnya berasal dari luar negeri menjadi ancaman bagi Indonesia. Apalagi banyak  perusahaan dalam negeri yang  sebagian besar sahamnya dimiliki asing. Akibatnya Indonesia akan terjajah secara ekonomi oleh negara asing dan investor.

6. Peluang Kesempatan Kerja Sempit

Keterbatasan lapangan kerja masih menjadi ancaman yang tidak dapat diatasi. Perekonomian yang dikuasai asing dan banyaknya barang impor merupakan salah satu penyebab semakin berkurangnya kesempatan kerja. Bukan hanya kesempatan kerja yang semakin menyempit, namun pertumbuhan pendapatan nasional juga akan melambat.
Mengatasi ancaman-ancaman bidang ekonomi di indonesia ini membutuhkan kebijakan yang komprehensif dan koordinasi yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah perlu terus mendorong diversifikasi ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta memperkuat infrastruktur untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.(*)