Bank NTT Digugat, Dugaan Kelalaian dalam Penandatanganan Akad Kredit Rugikan CV Robinson Hingga Rp8 Miliar

BisnisMarket.com – Bank NTT kini menghadapi gugatan dari CV Robinson yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Prof. Dr. Henry Indraguna, SH.MH. Gugatan ini berkaitan dengan dugaan kelalaian pihak Bank NTT dalam menandatangani akad kredit yang seharusnya diberikan kepada para petani di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang berujung pada kerugian materiil senilai Rp8,2 miliar.

Kasus ini bermula dari perjanjian kerjasama yang dibuat pada 24 Januari 2023, terkait dengan fasilitas kredit ekosistem pertanian untuk mendukung program bantuan bagi 1.000 petani di daerah tersebut. Sebagai bagian dari perjanjian ini, CV Robinson bertanggung jawab untuk menyediakan sarana produksi pertanian (saprodi) bagi para petani.

Namun, dari 1.000 petani yang dijanjikan bantuan, hanya 712 yang menerima bantuan saprodi, sementara 288 petani lainnya masih belum mendapatkan bantuan yang telah disiapkan.

Menurut Prof. Henry Indraguna, hal ini diduga terjadi akibat kelalaian pihak Bank NTT Cabang Waitabula yang tidak menandatangani akad kredit dengan petani meskipun bank sudah menyatakan persetujuan untuk melaksanakan akad kredit tersebut. Selain itu, pihak bank juga menerima uang jaminan sebesar Rp1 miliar yang disimpan selama satu tahun tanpa ada kejelasan tindak lanjut.

"Akibat ketidakjelasan ini, CV Robinson mengalami kerugian besar yang mencapai Rp8,2 miliar. Kerugian ini terjadi karena bank gagal menyalurkan dana yang seharusnya bisa membantu usaha para petani di Sumba Barat Daya," jelas Prof. Henry dalam keterangannya di Jakarta, baru-baru ini. 

Pada 26 November 2024, CV Robinson mengajukan gugatan terhadap Bank NTT Cabang Waitabula di Pengadilan Negeri Waikabubak. Dalam gugatan tersebut, mereka menuntut agar pihak bank bertanggung jawab atas kerugian yang dialami serta meminta penyelesaian terhadap ketidakjelasan yang merugikan petani dan pihak mereka sendiri.

Proses hukum yang sedang berlangsung kini memasuki tahap mediasi, dengan jadwal mediasi lanjutan pada 27 Februari 2025. Prof. Henry menekankan pentingnya kehadiran langsung dari pihak bank dalam mediasi tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Lebih lanjut, Prof. Henry menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini sangat penting tidak hanya untuk CV Robinson tetapi juga untuk iklim investasi di Sumba Barat Daya. Investor seperti CV Robinson sangat berharap dapat terus berinvestasi di wilayah tersebut.

Namun, ketidakpastian yang disebabkan oleh kelalaian pihak bank dapat mengurangi kepercayaan mereka terhadap potensi investasi di masa depan.

"Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, dapat berisiko menghalangi potensi investasi yang sangat dibutuhkan daerah Sumba Barat Daya. Kerugian yang dialami CV Robinson adalah masalah serius yang harus diperhatikan dengan seksama untuk menjaga iklim investasi di daerah ini," pungkas Prof. Henry.